Jokowi Larang Ekspor CPO, LaNyalla: Tapi Bukan Itu Jurusnya

Syamsul

Diperbarui 23 April 2022 21:31 WIB

Jokowi Larang Ekspor CPO, LaNyalla: Tapi Bukan Itu Jurusnya

Jakarta, MI - Presiden Joko Widodo melarang ekspor CPO dan minyak goreng per Kamis (28/4) mendatang, hingga batas waktu yang belum ditentukan. Kebijakan tersebut mendapat dukungan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Namun menurut LaNyalla, kebijakan tersebut hanya terapi kejut dan bersifat karitatif (menyenangkan rakyat), tetapi belum menyentuh persoalan yang fundamental. Demikian dikatakan LaNyalla di sela reses di Jawa Timur, Sabtu (23/4). “Presiden sepertinya sengaja memberi terapi kejut saja kepada semua pihak. Baik para pengusaha, maupun para pembantunya yang terkait soal itu. Tetapi saya yakin segera dibuka kembali. Karena total jumlah produksi tidak bisa diserap di dalam negeri,” urai LaNyalla. Karena itu, dirinya mengatakan bahwa bukan itu jurusnya. Sebab jurus yang dibutuhkan terkait dengan keberanian kita mengubah arah kebijakan perekonomian nasional yang sudah telanjur menyerahkan hajat hidup orang banyak kepada mekanisme pasar. “Jurus yang paling jitu adalah dengan kesadaran kita sebagai bangsa untuk melakukan koreksi fundamental arah kebijakan perekonomian nasional kita dalam perspektif negara kesejahteraan, sesuai amanat Pasal 33 ayat 1, 2 dan 3. Bukan ayat 4 hasil Amandemen,” tandas Ketua Pemuda Pancasila Jawa Timur itu. Dikatakan LaNyalla, terhadap semua hajat hidup orang banyak, terutama yang menyangkut sumber daya alam, negara harus hadir dalam lima afirmatif. Yaitu; kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan. Sehingga tidak bisa diberikan begitu saja ke swasta, apalagi asing. Lalu negara terima bea ekspor dan royalti. “Apalagi dalam perkebunan sawit, dana dari pungutan ekspor yang dikumpulkan di BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit), penggunaannya ditentukan oleh Komite Pengarah, yang pimpin Menko Perekonomian, yang melibatkan empat pengusaha Sawit besar, terutama terkait program BioDiesel,” imbuhnya. Dari triliunan dana yang terkumpul, 80 persen digelontorkan kepada sekitar 10 perusahaan besar Kelapa Sawit untuk subsidi program BioDiesel. Sisanya 5 persen untuk peremajaan sawit rakyat. (La Aswan)

Topik:

cpo

Jokowi Larang Ekspor CPO, LaNyalla: Tapi Bukan Itu Jurusnya

Berita Sebelumnya

Kemiskinan Picu Beragam Problem Sosial, Ketua DPD RI Sebut Warning bagi Pemerintah

Berita Selanjutnya

Presiden Larang Ekspor CPO, Sultan: Merugikan Petani

Berita Terkait

Wow! Kerugian Negara Korupsi Ekspor POME Rp 17,7 T? Bea Cukai jadi Sasaran Kejagung!

Terkuak, Ini yang Dicari Kejagung di Ditjen Bea Cukai

Tentang Wilmar Group, 'Alumni' Kasus CPO Terseret Kasus Beras Oplosan

Jelang Rilis Data Ekspor, Harga CPO Melemah

Harga CPO Turun Nyaris 2% Setelah Reli Dua Hari

Harga CPO Menguat, Didorong Minyak Nabati dan Lemahnya Ringgit

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K