Presiden Larang Ekspor CPO, Sultan: Merugikan Petani

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 23 April 2022 22:39 WIB
Jakarta, MI - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin menyayangkan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang secara total menutup keran ekspor Coconut Palm oil (CPO) berikut produk Minyak Goreng, dalam rangka menstabilkan harga minyak goreng di pasaran. "Kami mengapresiasi upaya pemerintah untuk menjaga daya beli dan menstabilkan harga minyak goreng juga bahan pokok lainnya. Namun jika upaya itu dilakukan dengan pendekatan kebijakan yang tidak fair dan berlebihan tentu akan menimbulkan masalah baru lainnya di level petani dan daerah," ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada Sabtu (23/04). Menurutnya, kebijakan menutup total keran ekspor sangat berbahaya bagi reputasi dagang RI di pasar global, khususnya bagi para eksportir. Pemerintah sebaiknya utamakan untuk menjaga keseimbangan kebutuhan domestik dan memenuhi permintaan pasar ekspor yang akan berpengaruh langsung pada posisi neraca perdagangan. "Dalam hal ini Kami percaya bahwa tujuan pemerintah adalah baik, terutama pasca ditetapkannya beberapa tersangka mafia minyak goreng dari pihak kementerian terkait dan beberapa pengusaha. Namun kebijakan ini tidak akan signifikan mempengaruhi nilai tukar petani dan gejolak ekonomi di daerah penghasil sawit," tegas mantan ketua HIPMI Bengkulu itu. Sultan menerangkan bahwa kebijakan pemerintah ini akan merugikan neraca dagang RI di tengah meningkatnya permintaan dan harga CPO di pasar ekspor. Masyarakat hanya meminta agar harga minyak goreng baik kemasan maupun curah kembali ke harga semula, sebelum terjadi penghapusan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestik Price Obligation berikut HET. "Jika kebijakan ini dipaksakan, maka yang rugi tentu jutaan petani serta karyawan perkebunan sawit dan tentunya pertumbuhan ekonomi daerah penghasil sawit pun akan bergejolak. Di sisi lain akan mempengaruhi etos kerja dan produktivitas sawit, karena meningkatnya harga pupuk dan biaya produksi. Padahal produksi CPO kita sangat jauh melampaui kebutuhan pasar domestik, kecuali jika sisa konsumsi CPO dialihkan semuanya menjadi campuran Biosolar mungkin akan cukup bagus," tutupnya. (La Aswan)

Topik:

cpo

Berita Sebelumnya

Jokowi Larang Ekspor CPO, LaNyalla: Tapi Bukan Itu Jurusnya

Berita Selanjutnya

Setjen DPD RI Luncurkan Aplikasi SIMANTAP

Berita Terkait

Hukum
Bea dan Cukai Kemenkeu (Foto: Dok MI/Istimewa)

Wow! Kerugian Negara Korupsi Ekspor POME Rp 17,7 T? Bea Cukai jadi Sasaran Kejagung!

25 Oktober 2025 14:51 WIB

Hukum
Kantor Ditjen Bea Cukai Pusat (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Terkuak, Ini yang Dicari Kejagung di Ditjen Bea Cukai

24 Oktober 2025 09:23 WIB

Hukum
Ilustrasi - Wilmar Group (Foto: Dok MI/Istimewa)

Tentang Wilmar Group, 'Alumni' Kasus CPO Terseret Kasus Beras Oplosan

27 Juli 2025 12:07 WIB

Ekonomi
Kelapa Sawit (Foto: Dok MI)

Jelang Rilis Data Ekspor, Harga CPO Melemah

18 Juli 2025 15:55 WIB

Ekonomi
Kelapa Sawit (Foto: Dok MI)

Harga CPO Turun Nyaris 2% Setelah Reli Dua Hari

16 Juli 2025 14:09 WIB

Ekonomi
Kelapa Sawit (Foto: Dok MI)

Harga CPO Menguat, Didorong Minyak Nabati dan Lemahnya Ringgit

14 Juli 2025 18:14 WIB