PLN Sertifikasi 71.026 Persil Tanah Bekerja Sama dengan Kementerian ATR/BPN

Monitorindonesia.com - PLN berhasil melakukan sertifikasi 71.026 persil tanah hingga akhir 2021, atau 67 persen dari total aset tanah perseroan sebanyak 106.656 persil. Bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN sejak 2019, saat jumlah aset tanah PLN yang telah tersertifikasi baru 30 persen. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menargetkan 15.037 persil tanah dapat tersertifikasi tahun ini aset yang telah bersertifikat menjadi 86.063 persil atau 81 persen. "Tugas mengamankan aset negara akan lebih menantang di kemudian hari. Dengan ditandatanganinya komitmen bersama pada hari ini, kami semakin yakin sinergi ini mampu memberikan hasil terbaik," kata dia melalui rilis yang diterima di Jakarta, Senin (7/2/2022). Darmawan menargetkan semua aset negara yang dipakai PLN bisa 100 persen tersertifikasi pada 2023. Ia merinci target sertifikat tahun ini dibagi berdasarkan wilayah Sumatera dan Kalimantan sebanyak 6.860 persil dengan sertifikat baru dan 83 perpanjangan. Wilayah Jawa, Madura, dan Bali 4.556 persil tanah tersertifikat baru dan 189 persil tanah perpanjangan. Sementara itu, untuk wilayah Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara sebanyak 3.621 persil tanah bersertifikat baru dan 286 persil perpanjangan. "Kerja sama dan dukungan dari Kementerian ATR/BPN menjadi kunci dari keberhasilan pengamanan dan penataan aset negara agar bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam memberikan pelayanan kelistrikan yang terbaik bagi masyarakat," imbuh Darmawan. Sekretaris Jenderal Kementrian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto menyampaikan, proses sertifikasi untuk PLN akan menjadi prioritas. Seiring dengan pola kerja yang sudah terbentuk selama dua tahun ini, dia pun optimistis target yang dicanangkan dapat tercapai dengan usaha bersama dari seluruh pihak. Pihaknya berencana mengalihkan sertifikat ke elektronik bagi aset yang tidak banyak ditransaksikan sehingga keamanannya lebih terjamin. Sekretaris Menteri BUMN Susyanto mengapresiasi kerja sama PLN dan Kementerian ATR/BPN yang menurutnya pencapaian 67 persen dalam dua tahun cukup luar biasa. "Dari total aset BUMN sebesar Rp 8.400 triliun, aset yang bermasalah nilainya mencapai  Rp 340 triliun dan sebagian besar berupa tanah," sebut Susyanto. Dia pun menilai kerja sama ini menjadi role model bagi BUMN lain yang memiliki aset tanah bermasalah. "Saat ini sebanyak 82 BUMN memiliki permasalahan tanah. Bahkan ada 7 BUMN nilai aset yang bermasalah lebih dari Rp 5 triliun," imbuhnya. Dia harapkan aset bermasalah BUMN dapat segera selesai sesuai arahan Presiden Joko Widodo seluruh bidang tanah di nusantara terdaftar pada 2025. [tar]