PLN Kembali Diguyur PMN Rp10 Triliun untuk Listriki Wilayah 3T

Aan Sutisna
Aan Sutisna
Diperbarui 6 Juli 2022 02:38 WIB
Jakarta, MI - PLN mendapatkan persetujuan Komisi VI DPR untuk penyertaan modal negara (PMN) Rp10 triliun pada 2023 untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan di daerah-daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Dirut PLN Darmawan Prasodjo melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (5/7) mengatakan, pembangunan infrastruktur kelistrikan merupakan kehadiran negara mewujudkan keadilan sosial dan kemandirian energi. Saat ini ada 4.700 desa yang belum mendapatkan akses listrik. PMN ini juga akan didistribusikan untuk mengoptimalkan pasokan listrik di Jawa, Madura, dan Bali melalui pembangunan infrastruktur Rp2 triliun dan Rp4,5 triliun untuk membangun transmisi yang menghubungkan PLTA ke daerah terpencil di Kalimantan. Kemudian Rp3,5 triliun untuk membangun pembangkit energi baru terbarukan (EBT) berbasis PLTM, PLTA, dan PLTMG dan transmisi yang menghubungkan kelistrikan di wilayah terpencil. Darmawan menjelaskan saat ini, infrastruktur ketenagalistrikan di daerah 3T biaya investasinya per pelanggan Rp25-45 juta. Tingginya investasi membuat pengembangan infrastruktur menjadi tidak feasible. PMN menjadi bentuk kehadiran negara untuk membangun infrastruktur energi di seantero nusantara. Sebelumnya, PLN juga menerima kucuran PMN sejak 2020 dengan penyerapan Rp4,7 triliun hingga triwulan pertama tahun ini atau 95 persen. Selanjutnya PMN 2021 hingga triwulan pertama tahun ini sudah terserap Rp4 triliun atau 80 persen. Dalam peningkatan rasio elektrifikasi dan pencapaian energi berkeadilan untuk seluruh masyarakat, hingga tahun ini PLN sudah melakukan aksi korporasi sebesar Rp196,8 miliar. Kini realisasi rasio elektrifikasi desa berlistrik secara total 99,7 persen. Sisanya masih ada desa yang dilistriki secara mandiri dan belum menikmati listrik PLN sehingga rasio elektrifikasinya menjadi 90,78 persen. [iwah]

Topik:

PLN wilayah 3T penyertaan modal negara

Berita Sebelumnya

Kolaborasi dengan Lakuemas, DBS Perkuat Kerja Sama Ekosistem Melalui Fitur Bayar Ringkas

Berita Selanjutnya

Dirut BPJS Kesehatan Klarifikasi Rumor Kenaikan Iuran

Berita Terkait

Hukum
Mantan Dirut PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mengapa Polri Belum Jebloskan Eks Dirut PLN Cs ke Tahanan?

8 Oktober 2025 13:43 WIB

Hukum
Ilustrasi - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Foto: Dok MI/Aswan)

Deret Eks Dirut PLN yang "Kesetrum" Kasus Korupsi

7 Oktober 2025 13:41 WIB

Hukum
Mantan Direktur Utama PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Korupsi Proyek PLTU 1 Kalbar Rugikan Negara Rp1,3 T, Eks Dirut PLN Fahmi Mochtar Belum Ditahan!

6 Oktober 2025 16:45 WIB

Hukum
Mantan Dirut PLN periode 2008-2009, Fahmi Mochtar (FM) (Foto: Dok MI/Ist)

Eks Dirut PLN Fahmi Mochtar Cs jadi Tersangka Korupsi PLTU Kalbar

6 Oktober 2025 16:34 WIB

Hukum
Dirut PLN Darmawan Prasodjo (Foto: Dok MI/Istimewa)

Dirut PLN Darmawan Prasodjo Diduga Lakukan Abuse of Power Melaui Praktik Rombak Petinggi Anak Perusahaan dan Sub Holding

22 September 2025 13:16 WIB

Hukum
PT PLN (Foto: Dok MI/Aan)

Dugaan Monopoli dan Markup Rp45 M, PLN dan PT Serambi Gayo Sentosa akan Dilaporkan ke KPK dan Kejagung

19 September 2025 07:46 WIB