Harga TBS Anjlok, Anggota Komisi VI DPR Sebut Saatnya Kebijakan DMO dan DPO Dievaluasi

Surya Feri

Diperbarui 8 Juli 2022 17:10 WIB

Harga TBS Anjlok, Anggota Komisi VI DPR Sebut Saatnya Kebijakan DMO dan DPO Dievaluasi

Jakarta, MI - Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus, menyatakan sebagai solusi dalam menghadapi kian anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dan crude palm oil (CPO). Saat ini Pemerintah sudah seharusnya melakukan evaluasi atas kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Olbligation (DPO). Hal itu dikatakannya, sebagai upaya nyata dalam memperbaiki mata rantai produk sawit dimana jaminan pasokan dalam negeri terjaga, baik volume maupun harganya. “Sudah saatnya kebijakan DMO dan DPO dievaluasi, pungutan yang berlebihan dikurangi, distribusi dan cadangan nasional dikendalikan dengan baik,” ujarnya kepada wartawan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (8/7/2022). Politisi PDI-Perjuangan itu berpendapat, anjloknya harga TBS sawit petani disebabkan oleh sejumlah hal. Di antaranya, kerusakan rantai pasok terkait moratorium ekspor, mekanisme perizinan ekspor (PE) yang memakan waktu, kebijakan distribusi minyak goreng yang kacau, dan tingginya beban pungutan ekspor dan flushing out. "Kekacauan itulah yang menyebabkan harga TBS petani hancur di bawah kewajaran. Jadi jangan cari kambing hitam soal Ukraina sebab harga keekonomian TBS dan CPO itu ambruk karena kapasitas tangki yang overload sehingga tidak mampu menampung TBS dan siklus CPO-nya tidak bisa berjalan normal,” kata Deddy. Lebih jauh Deddy menjelaskan bahwa pengelolaan CPO dan minyak goreng di bawah Luhut Panjaitan gagal total. Ekspor tertahan dan merugikan negara, perusahaan sedang dirugikan karena kualitas CPO menurun dan petani kecil menjerit karena harga yang terjun bebas. Bahkan, kata politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini, di saat demand global menurun nyaris 30 persen, harga TBS dan CPO tetap rontok di bawah harga keekonomian. “Kenapa? Karena rantai pasok komoditas tersebut tersendat,” ujarnya. Menurut Deddy, kondisi ini yang mendorong pasar global mencari jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati mereka. Dan, itu didapat dari mulai mengalirnya minyak nabati selain sawit di dunia, salah satunya minyak bunga matahari dari Ukraina. “Jadi masalahnya ada pada pengelolaan industri sawit di Indonesia yang carut marut, bukan semata-mata karena pengaruh global,” ujarnya.

Topik:

cpo Kelapa sawit Sawit DPR R

Harga TBS Anjlok, Anggota Komisi VI DPR Sebut Saatnya Kebijakan DMO dan DPO Dievaluasi

Berita Sebelumnya

Harga Pangan Melonjak, Warganet: Prediksi Rizal Ramli Tak Meleset!

Berita Selanjutnya

Ketua MPR RI Minta Pemerintah Atasi Tingginya Harga Avtur

Berita Terkait

Modus Pengemplangan Pajak Terbongkar, Kemenkeu-Polri Selidiki 3 Eksportir

Segini Kerugian PTPN II atas Pengelolaan CPO Tak Sesuai SOP

BPK Bongkar Seabrek Masalah dan Kerugian Penjualan Tebu dan Sawit di PTPN II

Potensi Rugikan Petani Sawit, DPR Minta Kebijakan B50 Harus Dikaji Ulang

Wow! Kerugian Negara Korupsi Ekspor POME Rp 17,7 T? Bea Cukai jadi Sasaran Kejagung!

Terkuak, Ini yang Dicari Kejagung di Ditjen Bea Cukai

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K