APBN 2023 Hadapi Tantangan Internal dan Resesi Global

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 26 Juli 2022 17:06 WIB
Jakarta, MI – Dosen Universitas Indonesia Dian Puji Simatupang mengatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 memiliki tantangan tersendiri karena tahun depan defisit harus kembali ke angka maksimal tiga persen dari produk domestik bruto (PDB). “Proses penyusunan defisit APBN 2023 kembali ke tiga persen terhadap PDB juga terjadi di tengah kondisi perekonomian global yang masih turbulensi,” ujar Dian dalam rilis Kementerian Keuangan, Selasa (26/7). Meski demikian, reformasi struktural perekonomian nasional menjadi penguat sistem pengelolaan keuangan negara sehingga akan lebih efektif, transparan dan akuntabel. "Oleh sebab itu, RAPBN 2023 layak disebut sebagai wujud rencana keuangan negara yang berkarakter prospektif dan antisipatif," tegas Dian. Ekonom Universitas Indonesia Vid Adrison menambahkan, berbagai risiko eksternal akan menjadi tantangan bagi penyusunan dan pelaksanaan. Risiko eksternal tersebut seperti kenaikan harga komoditas energi, tekanan inflasi di luar negeri, serta penurunan pertumbuhan ekonomi global. Berbagai risiko eksternal tersebut berimplikasi langsung terhadap berkenaan dengan urusan pajak dan pendapatan negara atau fiskal. Berbagai risiko tersebut berpotensi memberi dampak terhadap tekanan fiskal yaitu melalui adanya kenaikan subsidi yang berpeluang dilakukan oleh pemerintah. Tak hanya itu, tantangan eksternal turut berpotensi menyebabkan penurunan terhadap basis penerimaan pajak serta kenaikan dari sisi belanja. Menurut Adrison, salah strategi yang dapat ditempuh untuk membantu mengurangi pressure terhadap anggaran adalah melalui efisiensi. Selain itu, beberapa upaya yang dapat dilakukan dari sisi pendapatan antara lain melalui penggunaan NIK sebagai ID Pajak dan optimalisasi penerimaan negara dari cukai hasil tembakau.

Topik:

Universitas Indonesia kemenkeu apbn 2023

Berita Sebelumnya

4 Catatan Kritis Pukis untuk Pembangunan Bandara Bali Utara

Berita Selanjutnya

Korupsi PLN Rp 2,5 Triliun, Erick Thohir Dukung Kejagung Sikat BUMN Korup

Berita Terkait

Hukum
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mahfud MD Sebut Ditjen Pajak dan Bea Cukai Sumber Korupsi Terbesar

13 Oktober 2025 13:18 WIB

Hukum
Mahfud MD (Foto: Dok MI/Antara)

Mahfud MD Harap Menkeu Purbaya Usut Tuntas TPPU Rp 349 T di Kemenkeu

11 Oktober 2025 15:44 WIB

Ekonomi
Coretax (Foto: Dok MI)

Kemenkeu: Pelaporan SPT 2025 Sudah Pakai Coretax, Wajib Pajak Harus Aktivasi Akun

11 Oktober 2025 15:07 WIB

Ekonomi
Kementerian Keuangan (Foto: Dok MI)

Utang Pemerintah Sentuh Rp9.138 Triliun Per Juni 2025

10 Oktober 2025 13:49 WIB

Ekonomi
Kementerian Keuangan (Foto: Dok MI)

Dana Pemda Mengendap di Bank Capai Rp233 T, Kemenkeu Soroti Kebiasaan Buruk

3 Oktober 2025 18:04 WIB

Hukum
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok MI/Aan)

KPK dan Kemenkeu Kejar Tunggakan Pajak Rp 60 T, 200 WP Sia-siap Saja!

24 September 2025 19:51 WIB