Korupsi PLN Rp 2,5 Triliun, Erick Thohir Dukung Kejagung Sikat BUMN Korup

Nicolas

Diperbarui 27 Juli 2022 12:25 WIB

Korupsi PLN Rp 2,5 Triliun, Erick Thohir Dukung Kejagung Sikat BUMN Korup

Jakarta, MI - Penuntasan kasus-kasus korupsi di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh Kejaksaan Agung terus menggelinding. Teranyar dugaan korupsi pengadaan tower transmisi Perusahaan Listrik Negera (PLN) tahun 2016 senilai Rp 2,25 triliun kini sedang disidik Kejagung. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambut positif langkah tegas Kejagung dalam mengusut kasus di perusahaan-perusahaan pelat merah. Termasuk penetapan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di PT Waskita Beton Precast dan membuka penyidikan baru terkait dugaan korupsi pengadaan tower transmisi PLN 2016 senilai Rp 2,25 triliun. "Kami di Kementerian BUMN terus bersinergi dan berkolaborasi dengan Kejagung. Saya dan Pak Jaksa Agung punya visi yang sama dalam program bersih-bersih BUMN," ujar Erick pada Rabu (27/7). Program bersih-bersih BUMN, kata Erick, tak sekadar membenahi BUMN dari segi bisnis. Namun juga aspek hukum yang banyak dibantu para penegak hukum, termasuk Kejagung. Erick menegaskan, Kementerian BUMN dan Kejagung telah berulang kali secara bersama menyampaikan perekembangan dari sejumlah kasus dugaan korupsi yang terjadi di BUMN, seperti kasus di PT Garuda Indonesia (Persero). Ia menilai sejumlah pengungkapan kasus di BUMN dapat menjadi bukti konkret keseriusan pemerintah dalam membenahi BUMN. "Saya tidak akan menoleransi setiap tindakan yang merugikan negara dan masyarakat," tegas erick. BUMN sebagai penggerak sepertiga ekonomi itu punya peranan vital, sehingga harus dikelola secara benar. Sebab yang rugi bukan perusahaan BUMN-nya saja, tetapi juga masayarakat dan negara. Erick berharap kolaborasi antara Kementerian BUMN dan Kejagung dapat terus meningkat. Kementerian BUMN, lanjut Erick, juga selalu membuka diri untuk bekerja sama dengan banyak pihak dalam memperbaiki BUMN. Erick menilai Kementerian BUMN tentu tidak bisa berdiri sendiri, melainkan juga memerlukan dukungan dari banyak pihak, termasuk aparat penegak hukum hingga kementerian teknis lain. "Kita tidak mau lagi BUMN jadi menara gading, ini eranya kolaborasi, itu alasannya sejak awal kami dan Kejagung terus berkolaborasi dalam menyelesaikan sejumlah persoalan yang ada di BUMN," kata Erick. Pada Selasa kemarin, Kejagung menetapkan empat tersangka kasus dugaan korupsi di PT Waskita Beton Precast Tbk periode 2016-2020. Keempat tersangka itu, yakni AW selaku mantan Direktur Pemasaran PT Waskita Beton Precast periode 2016-2020, AP selaku General Manager Pemasaran PT Waskita Beton Precast periode 2016-2020, BP selaku staf ahli pemasaran PT Waskita Beton Precast, dan A selaku pensiunan karyawan PT Waskita Beton Precast. Dugaan korupsi di PT Waskita Beton Precast ini ditaksir merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,5 triliun. Kejagung juga meningkatkan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tower transmisi tahun 2016 di PT PLN (Persero) ke tahap penyidikan.[Lin]

Topik:

Erick Thohir BUMN Korupsi PLN

Korupsi PLN Rp 2,5 Triliun, Erick Thohir Dukung Kejagung Sikat BUMN Korup

Berita Sebelumnya

APBN 2023 Hadapi Tantangan Internal dan Resesi Global

Berita Selanjutnya

PLN dan BSSN Bentuk Tim Tanggap Insiden Siber Pertama Sektor Energi

Berita Terkait

BUMN Ngadu ke DPR, Purbaya: Saya Bukan Juru Bayar!

Prabowo akan Laporkan Pejabat BUMN, KPK Kantongi Modus Korupsinya!

Berikut 11 Pokok Pikiran Revisi Keempat UU BUMN

Komisi VI DPR Akan Ambil Keputusan Tingkat I RUU BUMN, Jadi Badan Penyelenggara BUMN

Dugaan Korupsi Proyek NTC Rp170 M di IKN Seret Erick Thohir, Sudah Dilaporkan ke KPK!

Ahmad Labib Minta APBN Fokus pada Ekonomi Digital dan Energi Terbarukan

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K