Pemerintah Putuskan Stop Gulirkan Program Pengampunan Pajak

Adelio Pratama

Diperbarui 31 Juli 2022 19:43 WIB

Pemerintah Putuskan Stop Gulirkan Program Pengampunan Pajak

Jakarta, MI - Pemerintah tidak akan lagi mengadakan program pengampunan pajak seperti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) karena berdampak buruk terhadap kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang “Kalau pengampunan diberikan terlalu sering, akan menciptakan mentalitas wajib pajak yang tidak baik,” ujar Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo dalam Rilis Survei Indikator Politik Indonesia di Jakarta, Minggu (31/7). Diuraikan, permanent tax amnesty atau program pengampunan pajak yang dilakukan terus-menerus berdampak buruk terhadap kepatuhan wajib pajak. “Karena orang akan mencicil kepatuhan. Sekarang dicicil pelaporannya, berharap tahun depan ada pengampunan lagi. Ini buruk bagi kewibawaan otoritas dan mengurangi trust kepadanya,” katanya. Yustinus memberikan contaoh tentang Program Pengungkapan Sukarela yang ditutup pada akhir Juni 2022, setelah itu masih terdapat pihak yang menginginkan program serupa dilanjutkan atau diulang. “Ada yang ingin program ini diulang karena belum mengetahui. Padahal selama delapan bulan sejak Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) kami sudah mensosialisasikan tetapi masih banyak yang belum paham,” katanya. Pemerintah berharap pelaku usaha serta anggota legislatif mendukung langkah pemerintah ini menghentikan program pengampunan pajak. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyebutkan bahwa pemerintah berhasil mengumpulkan Pajak Penghasilan (PPh) senilai Rp61,01 triliun dari 247,91 ribu wajib pajak dari PPS yang dilaksanakan sepanjang awal Januari sampai akhir Juni 2022.

Topik:

tax amnesti kemenkeu

Pemerintah Putuskan Stop Gulirkan Program Pengampunan Pajak

Berita Sebelumnya

PLN Sabet 5 Penghargaan Tertinggi se-Asia Pasifik

Berita Selanjutnya

Ekonomi Digital China Sentuh Angka 7,1 Triliun Dolar AS pada 2021

Berita Terkait

Mahfud MD Sebut Ditjen Pajak dan Bea Cukai Sumber Korupsi Terbesar

Mahfud MD Harap Menkeu Purbaya Usut Tuntas TPPU Rp 349 T di Kemenkeu

Kemenkeu: Pelaporan SPT 2025 Sudah Pakai Coretax, Wajib Pajak Harus Aktivasi Akun

Utang Pemerintah Sentuh Rp9.138 Triliun Per Juni 2025

Dana Pemda Mengendap di Bank Capai Rp233 T, Kemenkeu Soroti Kebiasaan Buruk

KPK dan Kemenkeu Kejar Tunggakan Pajak Rp 60 T, 200 WP Sia-siap Saja!

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K