Pukis Beberkan 3 Catatan Kritis terkait Tarif Wisata Komodo

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 10 Agustus 2022 23:03 WIB
Jakarta, MI - Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (Pukis) mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menunda kenaikan tarif masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar hingga 1 Januari 2023. “Kami mendukung penundaan kenaikan tarif sekaligus memberikan sejumlah catatan kritis bagi pemerintah pusat dan daerah,” ujar Direktur Eksekutif Pukis MM Gibran Sesunan, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (10/8). Sebagaimana diketahui, Pemprov NTT yang didukung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) berencana menetapkan tarif baru di Taman Nasional Komodo, dari semula Rp75.000 bagi wisatawan nusantara (wisnus) dan Rp150.000 bagi wisatawan mancanegara (wisman) menjadi Rp3.750.000 per orang. Pukis mengkritik minimnya pelibatan masyarakat dalam penyusunan kajian yang berujung pada keputusan kenaikan tarif di Taman Nasional Komodo. “Pemerintah mengatakan ada kajiannya. Sekarang publik bertanya, ada di mana kajian tersebut?” ujar Gibran. Untuk itu, Pukis mendesak pemerintah untuk segera membuka kajian tersebut sehingga masyarakat bisa lebih memahami latar belakang kebijakan serta alasan-alasan di baliknya secara lebih komprehensif. Selain itu, pemerintah harus mengkaji dampak kenaikan tarif bagi masyarakat dan pelaku usaha pariwisata. Terlebih, sejak tahun 2020, UNESCO telah mengingatkan pemerintah mengenai potensi terpengaruhnya mata pencaharian masyarakat lokal yang dapat memicu protes seiring dengan rencana reformasi pariwisata di Taman Nasional Komodo. Dengan kata lain, peringatan dari UNESCO ini telah diabaikan oleh pemerintah. Kedua, Pukis meminta kenaikan tarif tidak hanya ditunda, tetapi juga dievaluasi kembali nilai kenaikannya yang mendadak dengan besaran 25 kali lipat bagi wisman dan 50 kali lipat bagi wisnus, karena berpotensi menimbulkan diskriminasi dan ekslusivisme pariwisata. Padahal, menurut BPS, rata-rata upah pekerja di Indonesia hanya sebesar Rp 2.892.537 per bulan. “Jadi, pembangunan untuk siapa? Jangan sampai pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo justru meminggirkan masyarakat dan wisatawan lokal, padahal pembangunan infrastrukturnya banyak menggunakan uang rakyat (APBN),” kata Gibran. Ia mengingatkan organisasi pariwisata dunia, UNWTO, menyatakan bahwa pariwisata yang berkelanjutan harus memberikan manfaat sosial-ekonomi yang adil kepada seluruh pemangku kepentingan, terutama masyarakat lokal. Ketiga, Pukis mempertanyakan alasan kelestarian ekosistem yang selalu digaungkan pemerintah. PUKIS membantah klaim ini karena Presiden Jokowi sendiri telah menargetkan jumlah kunjungan 1,5 juta orang per tahun di DPSP Labuan Bajo. Target ini lebih besar enam kali lipat dibandingkan jumlah kunjungan pada tahun 2019 yang sebesar 256.000 orang berdasarkan data Kemenparekraf. Artinya, kebijakan ini justru dapat memperparah situasi lewah turis (overtourism) di Taman Nasional Komodo. “Hal ini sangat kontradiktif dan kontraproduktif. Di satu sisi pemerintah ingin beralih dari pariwisata massal ke pariwisata yang berkualitas, namun di sisi lain justru menaikkan target kunjungan wisata secara besar-besaran,” pungkas Gibran.

Topik:

taman nasional komodo pukis

Berita Sebelumnya

Pabrik Kelapa Sawit Diimbau Tetapkan Harga Sesuai Peraturan

Berita Selanjutnya

Pabrik Sawit Beralih ke PLN Bisa Hemat hingga 50 Persen

Berita Terkait

Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty. (foto:dpr.go.id)

Unesco Warning Status Taman Nasional Komodo, Komisi VII DPR Minta Kaji Ulang Izin IUPSWA

7 Agustus 2025 00:25 WIB