DKI Gelar Pemutihan Denda Pajak Kendaraan 15 September -15 Desember 2022

Nicolas
Nicolas
Diperbarui 14 September 2022 16:31 WIB
Jakarta, MI - Pemerintah Provinsi (Pemprov DKI) DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah yang diatur dalam Surat KeputusanKepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1588 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah. Pemutihan sanksi administrasi dimulai 15 September sampai 15 Desember 2022. Hal itu sebagai bentuk upaya pemulihan ekonomi nasional pasca bencana non alam wabah Covid-19 di DKI Jakarta. Selain itu percepatan target penerimaan, serta stimulus kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam hal tertib administrasi pembayaran pajak daerah. "Kebijakan penghapusan sanksi administrasi tahun 2022 ini diberikan secara otomatis dengan cara melakukan penyesuaian pada Sistem Informasi Manajemen Pajak," ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati dalam keterangan resminya yang diterima Monitor Indonesia di Jakarta, Rabu (14/9/2022). Lusiana menghimbau kepada seluruh wajib pajak untuk dapat segera memenuhi kewajiban perpajakannya dengan memanfaatkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi tahun 2022 ini agar wajib pajak dapat terbantu dalam melunasi kewajiban perpajakannya sekaligus upaya dalam membantu pemulihan ekonomi DKI Jakarta. Adapaun kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah tersebut, sebagai berikut : 1) Penghapusan sanksi administrasi pajak daerah diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pokok pajak daerah dan/atau telah melunasi pokok pajak daerah mulai 15 September sd 15 Desember 2022. 2) Sanksi administrasi pajak daerah yang dihapuskan sebagaimana dimaksud meliputi jenis pajak sebagai berikut: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Parkir; e. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); f. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); g. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); h. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); i. Pajak Reklame; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); k. Pajak Air Tanah (PAT); 3) Penghapusan sanksi administrasi, diberikan atas : 1. Sanksi administrasi berupa bunga yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pajak terutang dan/atau setoran masa yang telah melewati jatuh tempo pembayaran untuk jenis : a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Parkir; d. Pajak Hiburan; e. PBBKB; f. BBNKB; g. BPHTB; h. PKB; i. Pajak Reklame; dan j. PAT. Pemprov DKI juga menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang tidak atau kurang dibayar untuk jenis : a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Parkir; d. Pajak Hiburan; e. PBBKB; f. BPHTB; g. Pajak Reklame; h. PBB-P2; dan i. PAT. Selain itu, sanksi administrasi berupa denda yang timbul akibat keterlambatan pendaftaran untuk jenis : a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Parkir; d. Pajak Hiburan; e. PBBKB; f. BBNKB; g. PKB; h. Pajak Reklame; dan i. PAT 4) Kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah ini dilaksanakan mulai 15 September s.d. 15 Desember 2022.[Lin]

Topik:

DKI Jakarta Pajak Kendaraan Pemutihan Pajak Dinas Pendapatan DKI

Berita Sebelumnya

Daya Listrik Rumah Orang Miskin Naik, Said Didu: Rakyat Buntung - Investor Untung, Kurang Apa Lagi?

Berita Selanjutnya

Tanggapan Jokowi Soal Demo Tolak Kenaikan BBM

Berita Terkait

Hukum
Samsat Kabupaten Bekasi (Foto: Dok MI)

Sarang Pungli Balik Nama dan Pajak di Samsat Kabupaten Bekasi Meresahkan Akibat Ulah Oknum Polri

20 Agustus 2025 12:40 WIB

Hukum
Cover Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan PT Jakpro dan entitas anak Tahun Buku 2023 dengan nomor 11A/LHP/XVIII.JKT/6/2024 (Foto: Dok MI)

BPK Beber Seabrek Masalah Kerja Sama PT Pulo Mas Jaya atas Pembangunan Apartemen dengan PT WKR

13 Juli 2025 22:14 WIB

Metropolitan
Gedung DPRD DKI Jakarta (Foto: Dok MI/Istimewa)

Janggal! Proyek Rehabilitasi Gedung DPRD DKI Jakarta senilai Rp42,9 M Harus Diaudit

17 Juni 2025 13:58 WIB

Metropolitan
Ilustrasi [Foto: Ist]

Catat Ya! Pemutihan Pajak di DKI Berlaku Mulai 14 Juni hingga Agustus 2025

13 Juni 2025 11:17 WIB

Hukum
Rumah mewah diduga milik Dirja Abdul Kadir (kanan) di Duren Sawit Jakarta Timur dan dan Dirja Abdul Kadir (kiri) (Foto: Kolase MI)

Kejaksaan Didesak Usut Dugaan Korupsi EO KPU Jakarta dan Rumah Mewah Dirja Abdul Kadir

25 April 2025 21:50 WIB

Metropolitan
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung (Foto: Ist)

Pramono Sebut Program Pemutihan Ijazah Siswa Telah Selesai: Tinggal Nanti Seremoninya

8 Maret 2025 19:56 WIB