Daya Listrik Rumah Orang Miskin Naik, Said Didu: Rakyat Buntung - Investor Untung, Kurang Apa Lagi?

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 14 September 2022 12:38 WIB
Jakarta, MI - Mantan Sekretaris BUMN Said Didu menyoroti keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menghapus daya listrik 450 VA (Volt Amphere) dan menaikkan daya listrik dengan alasan terjadi kenaikan daya dari pembangkit swasta ke PLN. Kata dia, keputusan tersebut sama halnya memaksa rakyat menaikkan daya listrik agar listrik yang dihasilkan oleh pembangkit swasta bisa terjual. "Pemaksaan kenaikan daya dari 450 VA ke 900 VA dan 900 ke 1.200 VA karena PLN kelebihan supply, PLN kelebihan supply karena pembangkit swasta. Artinya, rakyat "dipaksa" bayar listrik milik swasta. Kita tahu siapa pemilik pembangkit tersebut," kata Said Didu memalui tweetnya seperti dikutip Monitor Indonesia, Rabu (14/9). Menurut pegiat media sosial tu, dengan menaikkan daya listrik, masyarakat menjadi korban dari kepentingan para penguasa di jajaran pemerintahan. "DPR dan Pemerintah membuat kesepakatan memaksa rakyat menaikkan daya listrik agar listrik yang dihasilkan oleh pembangkit swasta bisa terjual. Rakyat buntung - investor listrik untung. Kurang apa lagi?," tanya Said. "Apakah masuk akal DPR sebagai WAKIL RAKYAT "memaksa" rakyat menaikkan daya listrik dengan alasan bahwa terjadi kelebihan daya dari pembangkit swasta ke PLN. Ini sudah jelas-jelas mereka memperjuangkan kepentingan penguasa dengan mengorbankan rakyat," imbuhnya. Pemerintah bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah memutuskan untuk mengalihkan penggunaan listrik masyarakat dari yang berdaya 450 Volt VA naik ke daya 900 VA. Selain itu, untuk yang masyarakat yang memakai daya listrik 900 VA akan beralih ke listrik 1.200 VA. Sejauh ini pelanggan listrik 450 dan 900 VA merupakan masyarakat miskin. Adapun pelanggan dan penggunaan listrik dengan daya tersebut mendapatkan subsidi dari pemerintah. Pemerintah dan Banggar DPR kabarnya menghilangkan penggunaan listrik 450 itu ditujukan untuk menyerap listrik milik PT PLN (Persero) yang saat ini sedang mengalami over suplai. [Aan]

Topik:

daya listrik

Berita Sebelumnya

Pemerintah Tetapkan 530.028 Kebutuhan ASN PPPK Tahun 2022

Berita Selanjutnya

DKI Gelar Pemutihan Denda Pajak Kendaraan 15 September -15 Desember 2022