Aduan Pegawai Pajak Dicuekin Sri Mulyani, Anthony: Ibarat Menepuk Air di Dulang, Tetapi Memercik Muka Sendiri

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 4 Maret 2023 10:48 WIB
Jakarta, MI - Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai pengaduan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Kanwil DJP Sumatera Utara II Bursok Anthony Marlon (BAM) namun dicuekin Menkeu Sri Mulyani ibarat menepuk air di dulang, tetapi memercik muka sendiri. Diketahui, Bursok Anthony Marlon (BAM) membongkar perilaku Sri Mulyani yang juga terindikasi melakukan korupsi, sehingga dia meminta Sri Mulyani mundur sebagaimana dilakukan Rafael. Bursok membongkar perilaku Ani, panggilan Sri Mulyani itu dengan membuat surat terbuka kepada Ani yang di posting di grup WhatsApp. Surat terbuka tersebut saat ini tengah tersebar luas di berbagai platform media sosial, termasuk Twitter. "Ini bagaikan menepuk air di dulang, tetapi memercik muka sendiri," kata Anthony kepada Monitor Indonesia, Sabtu (4/3). Anthony menambahkan, bahwa menurut Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 31/1999, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan memperkaya diri sendiri dapat dihukum seumur hidup hingga pidana mati. "Atau orang lain, bahkan korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dapat dihukum seumur hidup dan dalam keadaan tertentu dapat dihukum mati," tegas Anthony. Adapun pengaduan yang viral tersebut terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan bodong bernama PT Antares Payment Method (aplikasi Capital.com) dan PT Beta Akses Vouchers (aplikasi OctaFX) yang melibatkan 8 bank di Indonesia. Di antaranya BNI, BRI, bank Mandiri, bank Sahabat Sampoerna, bank Sinarmas, bank Permata, Maybank Indonesia dan bank CIMB Niaga. Berdasarkan hasil pertemuan, Bursok mengatakan bahwa DJP mengaku kesulitan untuk mengungkap identitas perusahaan bodong yang diadukan. Makanya selama ini berkas pengaduannya tidak ada tindaklanjutnya. "Tadi pagi saya sudah memberikan keterangan, ternyata pengaduan saya belum dilimpahkan ke OJK. Pengaduannya masih ada di DJP, karena DJP ternyata mengaku sangat kesulitan mencari oknum PT bodong ini. Dia menanyakan kira-kira seperti apa kalau menurut saya," jelas Bursok. Dalam kesempatan itu, Bursok menjelaskan bahwa untuk mengungkap perusahaan bodong sebenarnya tidak sulit. Kuncinya ada pada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang dinilai bisa bersurat kepada 8 bank dimaksud untuk mengungkap identitas perusahaan yang diadukan. "Rahasia bank itu bisa dibuka kalau ada surat dari Bu Menteri Keuangan yang ditujukan ke bank-bank yang saya laporkan untuk dibuka nih PT bodong ini siapa oknumnya sebenarnya, KTP siapa yang dipakai oleh PT bodong ini untuk membuat rekening virtual di bank-bank tersebut," bebernya. "Di situ lah ketahuan oknumnya siapa dan bank-bank itu pasti akan terlibat karena nggak punya NPWP, nggak punya KTP, nggak punya akta pendirian kok bisa buka rekening virtual," tambahnya. Mendengar itu, DJP katanya akan menyampaikan usulan tersebut ke Sri Mulyani. Bursok juga mengaku akan berkirim surat langsung pada Senin (6/3). "Saya ingin membuat surat ke Bu Menteri Keuangan pada Senin (6/3) sewaktu saya masuk kantor. Saya harus buat laporan dong, saya sudah terbang ke Jakarta, memberikan keterangan, dibiayai negara pula, saya harus bikin laporan ini lho hasil pertemuan saya, DJP juga sudah buntu mengatasi pengaduan saya, jalan satu-satunya ada di tangan ibu," tuturnya. Menurutnya pengaduannya ini bukan hanya sekadar masalah pribadi, melainkan juga ada kepentingan negara yang jauh lebih besar yang harus segera diselesaikan. "Jumlahnya bukan hanya ratusan juta, tapi triliunan (kerugian negara). Kalau misalnya ada perusahaan asing bikin-bikin PT bodong di Indonesia, beroperasi di Indonesia, mendapatkan penghasilan di Indonesia, tapi kalau nggak bayar pajak kan seharusnya kita ini yang duduk di pemerintahan memiliki rasa nasionalisme yang jauh lebih besar," imbuhnya. #Aduan Pegawai Pajak Dicuekin Sri Mulyani

Topik:

Sri Mulyani Pajak DJP Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo

Berita Sebelumnya

Menolak Lupa Tantangan Ahok Soal Pembuktian Terbalik Harta Pejabat

Berita Selanjutnya

Kebakaran Depo Plumpang, Dirut Pertamina Minta Maaf

Berita Terkait

Ekonomi
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok MI)

Purbaya Siapkan WA Khusus untuk Adukan Petugas Pajak dan Bea Cukai Nakal

12 jam yang lalu

Hukum
Mahfud MD (Foto: Dok MI/Antara)

Mahfud MD Harap Menkeu Purbaya Usut Tuntas TPPU Rp 349 T di Kemenkeu

11 Oktober 2025 15:44 WIB

Ekonomi
Coretax (Foto: Dok MI)

Kemenkeu: Pelaporan SPT 2025 Sudah Pakai Coretax, Wajib Pajak Harus Aktivasi Akun

11 Oktober 2025 15:07 WIB

Ekonomi
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto (Foto: Dok MI)

Bersih-bersih DJP! 13 Pegawai Pajak Kembali Terancam Dipecat

9 Oktober 2025 17:31 WIB

Ekonomi
Coretax (Foto: Dok MI)

DJP Akui Coretax Belum Optimal, Janji Sistem Lancar dalam 3 Bulan

25 September 2025 19:13 WIB

Ekonomi
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun (Foto: Ist)

DPR Dukung Percepatan Coretax untuk Modernisasi Pajak

25 September 2025 10:11 WIB