Sri Mulyani Terima 300 Surat dari PPATK, Paling Tinggi 1 Surat Rp189 Triliun

Albani Wijaya

Diperbarui 27 Maret 2023 19:12 WIB

Sri Mulyani Terima 300 Surat dari PPATK, Paling Tinggi 1 Surat Rp189 Triliun

Jakarta, MI - Dihadapan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menceritakan kembali soal munculnya informasi mengenai transaksi janggal senilai Rp 349 triliun di Kemenkeu hingga surat-surat yang diterima Kemenkeu dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Diceritakan Sri Mulyani, bahwa alur waktu kehebohan soal Rp 349 triliun yang awalnya disebut Rp 300 triliun oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Hal itu disebut Sri Mulyani terjadi pada 8 Maret 2023. "Rabu tanggal 8 Maret Pak Mahfud menyampaikan ke media ada transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan Rp 300 triliun. Kami kaget karena mendengarnya dalam bentuk berita di media. Kami cek kepada Pak Ivan (Kepala PPATK Ivan Yustiavandana) tidak ada surat tanggal 8 Maret ke Kementerian Keuangan," kata Sri Mulyani dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (27/3). Pada Kamis tanggal 9 Maret 2023, lanjut Sri Mulyani, PPATK baru mengirim surat nomornya SR/2748/AT.01.01/III/2023 surat itu tertanggal 7 Maret. Akan tetapi pihaknya baru menerima by hand tanggal 9, namun surat ini berisi 36 halaman lampiran mengenai surat-surat PPATK ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan periode 2009-2023, 196 surat di dalam 36 halaman lampiran. "Di situ tidak ada data mengenai nilai uang. Jadi hanya surat ini kami pernah kirim tanggal sekian nomor sekian dengan nama orang-orang yang tercantum di dalam surat tersebut atau yang disebutkan diselidiki oleh PPATK atau yang dicantumkan PPATK," ungkapnya. Kemudian, Sri Mulyani meminta Ivan mengirimkan surat yang berisi angka. Namun pada 11 Maret 2023, Mahfud menyambangi Sri Mulyani di Kemenkeu tetapi masih belum menerima surat yang diinginkannya. "Hari Sabtu Pak Mahfud datang ke kantor kami untuk menjelaskan transaksi Rp 300 triliun bukan merupakan transaksi di Kementerian Keuangan tapi kami belum menerima suratnya jadi saya juga belum bisa komentar karena saya belum melihat," jelasnya. Selanjutnya, pada Senin,13 Maret 2023 Sri Mulyani mengaku menerima surat dari PPATK. Surat itu berisi lampiran 43 halaman yang memuat 300 surat dengan total nilai Rp 349 triliun, bukan Rp 300 triliun. Sri Mulyani membagi 300 surat itu menjadi 3 bagian yaitu 100 surat, 135 surat, dan 65 surat yakni; 1.100 surat dengan nilai transaksi Rp 74 triliun dari periode 2009-2023 yang ditujukan PPATK ke aparat penegak hukum lain. 2. 65 surat dengan nilai transaksi Rp 253 triliun, yang isinya adalah transaksi debit/kredit operasional perusahaan-perusahaan dan korporasi yang disebut Sri Mulyani tidak berhubungan dengan pegawai Kemenkeu. Di antara 65 surat itu ada 1 surat yang disebut Sri Mulyani yang paling menonjol karena memiliki angka yang paling tinggi yaitu Rp 189 triliun. 3. 135 surat dengan nilai Rp 22 triliun, yang isinya transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pegawai Kemenkeu. Ditegaskan Sri Mulyani, bahwa yang benar-benar berhubungan dengan Kemenkeu dan menyangkut tupoksi pegawai Kemenkeu ada 135 surat nilainya Rp 22 triliun. Bahkan, tambah Sri Mulyani, Rp 18,7 triliun itu juga menyangkut transaksi korporasi yang tidak ada hubungannya dengan Kemenkeu. “Jadi yang benar-benar nanti berhubungan dengan pegawai Kemenkeu itu Rp 3,3 triliun, ini 2009 hingga 2023, 15 tahun seluruh tranasksi debit kredit pegawai yang di-inquiry, termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, jual beli aset, jual beli rumah,” katanya. Menurutnya, itu pada periode 2009-2023 data permohonan untuk melakukan fit and proper test atau Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) mencari data seorang pegawai. “Minta data si X pegawai kami maka kami dapat transaksi dari pegawai itu. Jadi ya tidak ada hubungannya dalam rangka untuk pidana atau korupsi tapi untuk profiling dari risk pegawai kami,” tandas Sri Mulyani.

Topik:

Sri Mulyani PPATK

Sri Mulyani Terima 300 Surat dari PPATK, Paling Tinggi 1 Surat Rp189 Triliun

Berita Sebelumnya

Dapat Tugas dari Bapanas! Bulog Impor 2 Juta Ton Beras Tahun Ini

Berita Selanjutnya

126 Kapal Batu Bara Sempat Disandera Mafia Tambang, Mahfud MD: Jika Tak Dibebaskan Negara Rugi Besar!

Berita Terkait

KPK Lacak Pergerakan Uang "Juru Simpan" Kasus Korupsi Kuota Haji

Deteksi Aliran Korupsi Kuota Haji, KPK Gandeng PPATK

Purbaya Gantikan Sri Mulyani, Misbakhun: Stabilitas Ekonomi Indonesia Masih Terjaga

Kasus Rp 349 T "Warisan" Srimul: Pencetus Satgas TPPU "Tiarap", PPATK Tak Transparan!

Menkeu Purbaya Mulai Sindir Srimul!

Tak Lagi Menjabat Sebagai Menkeu RI, Sri Mulyani: Mohon Hormati Ruang Privasi Saya

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K