126 Kapal Batu Bara Sempat Disandera Mafia Tambang, Mahfud MD: Jika Tak Dibebaskan Negara Rugi Besar!

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 27 Maret 2023 20:39 WIB
Jakarta, MI - Baru-baru ini Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD membeberkan 126 kapal batu bara milik pengusaha dalam negeri disebut pernah disandera oleh mafia tambang. Mahfud mengatakan, laporan itu datang dari salah satu pengusaha yang kapalnya sempat disandera. Pengusaha batu bara itu mengaku mengalami kendala saat hendak mengekspor batu bara ke Hong Kong. Setelah menerima laporan dari pengusaha ini, Mahfud bersama Menteri ESDM, Arifin Tasrif berkolaborasi untuk membebaskan kapal yang disandera tersebut. Ternyata ada ratusan kapal yang ditahan. Pelaku disebut meminta bayaran jika kapal-kapal tersebut ingin dibebaskan. "Lalu (setelah menerima laporan dari pengusaha), saya telepon pak Arifin ada kapal ditahan, kemudian pak Arifin minta nomor kapalnya dan saya kirimkan. Sorenya orang yang lapor kepada saya datang dan mengucapkan terimakasih," kata Mahfud melalui keterangan tertulis, Sabtu (25/3). Beruntungnya kapal milik pengusaha dan ratusan kapal lainnya yang bernasib sama berhasil dibebaskan. Tapi, jika kapal tidak berhasil dilepaskan, maka kata Mahfud akan ada kerugian yang jumlahnya bisa mencapai miliaran rupiah Hal ini lantaran ada keterlambatan pengiriman. Sehingga para pengusaha asal Indonesia ini bisa dianggap melanggar kontrak, yakni tak bisa mengantar pesanan sesuai tenggat waktu yang disepakati. Mahfud juga menegaskan bahwa pemerintah sudah memiliki aturan dan kebijakan tegas terhadap kasus-kasus konkret, seperti penahanan kapal batu bara ini. Namun, ia mengakui memang terkadang masih terjadi korupsi dan hal ini belum bisa diubah. Terkait hal tersebut, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan pemerintah saat ini sedang melakukan perbaikan pola kerja untuk bisnis pertambangan. Pihaknya telah membuat masukan yang berisi daftar pola kerja baru untuk mengatasi persoalan mafia tambang. Masukan itu berasal dari stakeholder, akademisi, hingga parlemen. "Saya selalu berkomunikasi dengan Menko Polhukam untuk bisa mendapatkan re-enforcement. Kita tetapkan kebijakan satu peta agar tidak ada lagi masalah tumpang tindih mengenai izin, kita tarik ke pusat dan juga banyak yang akhirnya masuk ke ranah hukum," pungkasnya

Topik:

Mahfud MD Menko Polhukam batu bara

Berita Sebelumnya

Sri Mulyani Terima 300 Surat dari PPATK, Paling Tinggi 1 Surat Rp189 Triliun

Berita Selanjutnya

Ini Deretan Bos GoTo

Berita Terkait

Politik
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Dok/MI)

Tanggapan Dasco soal Mahfud MD Masuk Komite Reformasi Polri: Tokoh yang Kredibel

24 September 2025 19:57 WIB

Nasional
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (Foto: Ist)

Istana Soal Mahfud MD Join Tim Reformasi Kepolisian: Insyaallah Beliau Bersedia

23 September 2025 14:48 WIB

Monitor Hukum
Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (SMI) (Foto: Dok MI/Istimewa)

Kasus Rp 349 T "Warisan" Srimul: Pencetus Satgas TPPU "Tiarap", PPATK Tak Transparan!

12 September 2025 21:36 WIB

Politik
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah. (Dok. MI)

IPO: Reshuffle Kabinet Prabowo untuk Redam Tekanan Publik Pasca Demonstrasi

8 September 2025 20:06 WIB

Hukum
Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD (Foto: Istimewa)

Jaksa Agung Perintahkan Eksekusi Silfester Matutina, Mahfud MD: Jika Lari Minta Tim Tabur untuk Memburu

3 September 2025 13:22 WIB

Hukum
Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD (Foto: Istimewa)

Mahfud MD Soroti OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer: KPK Menunjukkan Taringnya

21 Agustus 2025 16:03 WIB