Audit Investigatif Transaksi Rp 349 Triliun

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 1 April 2023 23:50 WIB
Jakarta, MI - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J Rachbini, menyarankan agar Komisi III dan Komisi XI membentuk Pansus untuk mengungkap tabir transaksi jumbo di lingkungan Kementerian Keuangan. Dia juga menyarankan, Pansus DPR itu dapat bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk mengaudit secara menyeluruh perputaran uang Rp 349 triliun tersebut. "Pihak Pansus DPR juga perlu meminta BPK untuk mengadakan audit investigatif terhadap dana Rp 349 triliun tersebut," katanya kepada Monitor Indonesia, Minggu (1/4). Kata Didik, dengan audit investigatif kemungkinan besar akan mengungkap tabir transaksi jumbo tersebut. Selain itu, dapat diketahui pulang penyelewengan dan kecurangan yang terjadi dalam perputaran uang dari Rp 349 triliun itu. "Audit investigatif BPK dengan mandat dari Pansus DPR dapat mengidentifikasi kemungkinan adanya tindakan penyelewengan atau kecurangan yang terjadi di dalam suatu entitas, terutama di dalamnya terkait dengan dana publik, APBN," jelasnya. Retor Universitas Paramadina ini menyatakan bahwa peran dari tim audit investigatif ini sangat penting untuk menghilangkan kebingungan yang terjadi saat ini. Diharapkan pula, tim ini dapat melakukan analisis secara mendetail terkait transaksi tersebut. "Audit investigatif akan menghilangkan dugaan dan analisis liar yang terus menerus berkembang sangat simpang siur," ujarnya. Kebingungan terkait transaksi ini, kata Didik, sudah terlihat ketika Komisi XI melakukan rapat dengan Kementerian Keuangan dan Komisi III dengan Komite Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) belum lama ini. "Terjadi kebingungan di DPR sendiri karena sidang di Komisi XI dan Komisi III juga tidak dibahas dengan data yang sangat tidak memadai dan tidak lengkap," tandasnya. (ABP) #Audit Investigatif Transaksi Rp 349 Triliun #Pansus DPR Perlu Libatkan BPK

Topik:

BPK kemenkeu Transaksi Rp 349 Triliun Pansus DPR Audit Investigatif