Lakukan Audit Investigatif untuk Bongkar Dalang Dibalik Transaksi Jumbo Kemenkeu

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 2 April 2023 16:32 WIB
Jakarta, MI - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), DidikJ Rachbini, menyarankan agar DPR RI bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan investigatisi transaksi Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dia mengatakan, audit investigasi ini dilakukan untuk mengumpulkan data secara mendetail terkait transaksi jumbo tersebut. "Audit investigatif ini akan dapat mengumpulkan secara cermat, legal dan bertanggung jawab sehingga bisa di analisis dengan terang," katanya kepada Monitor Indonesia, Minggu (2/4). Didik menerangkan pada rapat Komisi XI dan Komisi III pembahasan mengenai transaksi Rp 349 triliun ini hanya dipermukaan saja, tidak menyentuk ke akar permasalahan. "Berbeda dengan rapat komisi yang hanya meraba-raba hal-hal terkait dengan dana liar tersebut," ujarnya. Menurutnya, dengan mengaudit transaksi Rp 349 triliun itu, dapat mengetahui pelaku yang melakukan penyelewengan dana masyarakat tersebut. "Audit seperti ini akan bisa menjelaskan dengan data, siapa yang melakukan tindakan penyelewengan atau kecurangan, terutama terkait dana publik APBN," tandasnya. (ABP)   #Lakukan Audit Investigatif untuk Bongkar Dalang Dibalik Transaksi Jumbo Kemenkeu

Topik:

BPK DPR RI Komisi III Komisi XI kemenkeu Indef Audit Investigatif

Berita Sebelumnya

Audit Investigatif Transaksi Rp 349 Triliun

Berita Selanjutnya

PBNU Doakan Mahfud MD Kuat Lahir Batin Bongkar Transaksi Janggal Rp 349 T di Kemenkeu

Berita Terkait

Politik
Gedung DPR RI (Foto: Istimewa)

MKD Pastikan Sidang Etik Sahroni hingga Uya Kuya Digelar Pekan Depan

3 jam yang lalu

Nasional
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar (kiri), peneliti masalah Ketenagakerjaan Universitas Parahyangan Bandung, Indrasari Tjandraningsih (tengah) dan Moderator Endang Rokhani (kanan) (Foto: Adelio Pratama)

Lokakarya YFAS 90-FGSBM: Perlindungan Buruh dan Pengawas Ketenagakerjaan jadi Sorotan

1 hari yang lalu

Politik
Kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh (Foto: Dok MI/Antara)

Legislator PKB Dukung KPK Usut Tuntas Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

28 Oktober 2025 15:30 WIB

Nasional
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Singgih Januratmoko (Dok. MI)

Singgih Januratmoko Desak Kemenag Tuntaskan Masalah Sertifikasi dan Inpassing Guru Madrasah

27 Oktober 2025 18:51 WIB

Ekonomi
Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun (Dok. MI)

Dana Kas Daerah Rp234 T– Masbakhun: Perlu Evaluasi Menyeluruh agar Dana Tak Mengendap

26 Oktober 2025 13:55 WIB

Hukum
Mantan Hakim, Asep Iwan Irawan (Foto: Dok MI/Pribadi)

Mantan Hakim Ini Lebih Yakin Kejagung daripada KPK Bongkar "Permainan" Audit BPK

25 Oktober 2025 14:06 WIB