Lakukan Audit Investigatif untuk Bongkar Dalang Dibalik Transaksi Jumbo Kemenkeu

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 2 April 2023 16:32 WIB
Jakarta, MI - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), DidikJ Rachbini, menyarankan agar DPR RI bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan investigatisi transaksi Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dia mengatakan, audit investigasi ini dilakukan untuk mengumpulkan data secara mendetail terkait transaksi jumbo tersebut. "Audit investigatif ini akan dapat mengumpulkan secara cermat, legal dan bertanggung jawab sehingga bisa di analisis dengan terang," katanya kepada Monitor Indonesia, Minggu (2/4). Didik menerangkan pada rapat Komisi XI dan Komisi III pembahasan mengenai transaksi Rp 349 triliun ini hanya dipermukaan saja, tidak menyentuk ke akar permasalahan. "Berbeda dengan rapat komisi yang hanya meraba-raba hal-hal terkait dengan dana liar tersebut," ujarnya. Menurutnya, dengan mengaudit transaksi Rp 349 triliun itu, dapat mengetahui pelaku yang melakukan penyelewengan dana masyarakat tersebut. "Audit seperti ini akan bisa menjelaskan dengan data, siapa yang melakukan tindakan penyelewengan atau kecurangan, terutama terkait dana publik APBN," tandasnya. (ABP)   #Lakukan Audit Investigatif untuk Bongkar Dalang Dibalik Transaksi Jumbo Kemenkeu

Topik:

BPK DPR RI Komisi III Komisi XI kemenkeu Indef Audit Investigatif

Berita Sebelumnya

Audit Investigatif Transaksi Rp 349 Triliun

Berita Selanjutnya

PBNU Doakan Mahfud MD Kuat Lahir Batin Bongkar Transaksi Janggal Rp 349 T di Kemenkeu

Berita Terkait

Nasional
Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita. (Dok.MI)

Ratna Juwita Desak Pemerintah Segera Terbitkan PP Turunan UU Minerba 2025

4 jam yang lalu

Ekonomi
Kementerian Keuangan (Foto: Dok MI)

Dana Pemda Mengendap di Bank Capai Rp233 T, Kemenkeu Soroti Kebiasaan Buruk

3 Oktober 2025 18:04 WIB

Nasional
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini. (Foto. Rizal)

DPR Sahkan RUU Kepariwisataan, Novita Hardini: Pariwisata Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi Daerah

2 Oktober 2025 14:19 WIB

Politik
Ketua DPR Puan Maharani (Dok. MI)

HUT ke-80 DPR RI, Puan Maharani Minta Maaf dan Janji Perbaiki Kinerja

2 Oktober 2025 12:00 WIB

Politik
Gedung DPR RI, Jakarta. (Foto: Zul Sikumbang)

DPR RI Sahkan Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

2 Oktober 2025 09:36 WIB

Nasional
Gedung DPR RI (Foto: Dok/MI/Istimewa)

DPR RI Akan Sahkan RUU BUMN di Rapat Paripurna Besok

1 Oktober 2025 19:01 WIB