Percepat Pengusutan TPPU Rp 349 T, Presiden Disarankan Nonaktifkan Menkeu Sri Mulyani, Dirjen Pajak dan Bea Cukai

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 3 April 2023 13:27 WIB
Jakarta, MI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk menonaktifkan sementara Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) untuk mempercepat proses pengungkapan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp 349 triliun sebagaimana diungkap Menko Polhukam Mahfud MD di Komisi III DPR akhir pekan lalu. Selain Menkeu, Presiden juga harus segera menonaktifkan Dirjen Pajak Suryo Utomo dan Dirjen Bea Cukai Askolani. "Harusnya Sri Mulyani (Menkeu) dinonaktifkan dulu untuk mempermudah pengusutan kasus dugaan TPPU Rp 349 tiliun tersebut," ujar Ekonom Senior Prof. Anthony Budiawan kepada Monitor Indonesia di Jakarta, Senin (3/4). Menurut Anthony, surat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagaimana diungkap Mahfud MD bahwa tidak sampai ke tangan Sri Mulyani adalah reaksi fakta yang harus dihadapi. Namun, fakta itu tidak diketahui apakah itu bohong atau tidak bohong. "Mereka juga mengatakan bahwa eselon satunya enggak ada kan. Mana ini nggak ada tanda terimanya, oh iya nanti kita cek dulu, tapi apakah itu benar kita gak ada yang tahu,” tutur Anthony menirukan ucapan Mahfud MD di Komisi III DPR RI. [caption id="attachment_507839" align="alignnone" width="717"] Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Anthony Budiawan (Foto: MI/Aswan)[/caption] “Eselon satu yang mendampingi Sri Mulyani juga mengatakan tidak tahu. Tapi, setelah dikatakan ini ada tanda terimanya, mereka terus mengatakan, oh iya, nanti kita cek dulu (menirukan ucapan Mahfud MD di komisi III DPR RI). Tapi apakah semua itu benar, kita gak ada yang tahu," sambung Anthony. Untuk mempercepat pengungkapan pencucian uang di Kemenkeu tersebut, tegas Anthony, seharusnya Menkeu Sri Mulyani, Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai dicekal karena dikhawatirkan melarikan diri ke luar negeri. Terbukti Rafael Alun sudah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Ini jangan Rafael Alun saja yang dicekal. Ini harusnya 69 pegawai yang dikatakan ada hartanya tidak sesuai profile dan ada 134 pegawai yang mempunyai saham di 280 perusahaan. Ada 491 pegawai yang dikatakan Mahfud MD yang terindikasi dengan aktifitas pencucian uang ini harus diselesaikan dulu semua," katanya. Bila Sri Mulyani masih dibiarkan menjabat Menkeu oleh Presiden Jokowi, menurut Anthony sama saja bohong dan dia bisa kemana-mana. "Harusnya dinonaktifkan agar penyelidikan maupun penyidikannya lancar," katanya. #Presiden Disarankan Nonaktifkan Menkeu Sri Mulyani

Topik:

KPK DPR Mahfud MD PPATK

Berita Sebelumnya

Periksa Seluruh Dokumen Transaksi Jumbo untuk Bongkar Dalangnya

Berita Selanjutnya

Harga Dogecoin Melonjak Usai Elon Musk Ubah Logo Twitter Jadi Anjing Shiba Inu

Berita Terkait

Hukum
Kereta Cepat Whoosh (Foto: Ist)

Pukat UGM Desak KPK Audit Menyeluruh Proyek Kereta Cepat Whoosh

17 menit yang lalu

Politik
Kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh (Foto: Dok MI/Antara)

Legislator PKB Dukung KPK Usut Tuntas Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

46 menit yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

KPK Beri Sinyal Usut Penggunaan Jet Pribadi oleh KPU

1 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Waka DPRD OKU Cs Tersangka Korupsi PUPR

1 jam yang lalu

Nasional
Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Terbitkan Aturan Umrah Mandiri (Foto: Ist)

DPR Desak Pemerintah Terbitkan Aturan dan Panduan terkait Umrah Mandiri

2 jam yang lalu

Hukum
Eks Sekjen Kementan Kasdi Subagyono (Foto: Istimewa)

Usut TPPU Syahrul Yasin Limpo, KPK Panggil Eks Sekjen Kementan Kasdi Subagyono

3 jam yang lalu