Percepat Pengusutan TPPU Rp 349 T, Presiden Disarankan Nonaktifkan Menkeu Sri Mulyani, Dirjen Pajak dan Bea Cukai

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 3 April 2023 13:27 WIB
Jakarta, MI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk menonaktifkan sementara Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) untuk mempercepat proses pengungkapan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp 349 triliun sebagaimana diungkap Menko Polhukam Mahfud MD di Komisi III DPR akhir pekan lalu. Selain Menkeu, Presiden juga harus segera menonaktifkan Dirjen Pajak Suryo Utomo dan Dirjen Bea Cukai Askolani. "Harusnya Sri Mulyani (Menkeu) dinonaktifkan dulu untuk mempermudah pengusutan kasus dugaan TPPU Rp 349 tiliun tersebut," ujar Ekonom Senior Prof. Anthony Budiawan kepada Monitor Indonesia di Jakarta, Senin (3/4). Menurut Anthony, surat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagaimana diungkap Mahfud MD bahwa tidak sampai ke tangan Sri Mulyani adalah reaksi fakta yang harus dihadapi. Namun, fakta itu tidak diketahui apakah itu bohong atau tidak bohong. "Mereka juga mengatakan bahwa eselon satunya enggak ada kan. Mana ini nggak ada tanda terimanya, oh iya nanti kita cek dulu, tapi apakah itu benar kita gak ada yang tahu,” tutur Anthony menirukan ucapan Mahfud MD di Komisi III DPR RI. [caption id="attachment_507839" align="alignnone" width="717"] Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Anthony Budiawan (Foto: MI/Aswan)[/caption] “Eselon satu yang mendampingi Sri Mulyani juga mengatakan tidak tahu. Tapi, setelah dikatakan ini ada tanda terimanya, mereka terus mengatakan, oh iya, nanti kita cek dulu (menirukan ucapan Mahfud MD di komisi III DPR RI). Tapi apakah semua itu benar, kita gak ada yang tahu," sambung Anthony. Untuk mempercepat pengungkapan pencucian uang di Kemenkeu tersebut, tegas Anthony, seharusnya Menkeu Sri Mulyani, Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai dicekal karena dikhawatirkan melarikan diri ke luar negeri. Terbukti Rafael Alun sudah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Ini jangan Rafael Alun saja yang dicekal. Ini harusnya 69 pegawai yang dikatakan ada hartanya tidak sesuai profile dan ada 134 pegawai yang mempunyai saham di 280 perusahaan. Ada 491 pegawai yang dikatakan Mahfud MD yang terindikasi dengan aktifitas pencucian uang ini harus diselesaikan dulu semua," katanya. Bila Sri Mulyani masih dibiarkan menjabat Menkeu oleh Presiden Jokowi, menurut Anthony sama saja bohong dan dia bisa kemana-mana. "Harusnya dinonaktifkan agar penyelidikan maupun penyidikannya lancar," katanya. #Presiden Disarankan Nonaktifkan Menkeu Sri Mulyani

Topik:

KPK DPR Mahfud MD PPATK

Berita Sebelumnya

Periksa Seluruh Dokumen Transaksi Jumbo untuk Bongkar Dalangnya

Berita Selanjutnya

Harga Dogecoin Melonjak Usai Elon Musk Ubah Logo Twitter Jadi Anjing Shiba Inu

Berita Terkait

Investigasi
Ilustasi - Kasus dugaan korupsi biskuit balita dan bumil yang kini sedang diusut KPK semakin memperlihatkan bagaimana program bantuan gizi rawan dipolitisasi dan dijadikan ajang bancakan (Foto: Dok MI/Diolah)

Bongkar Peraup Keuntungan Ilegal PMT Biskuit Balita dan Bumil

6 jam yang lalu

Hukum
Pakar hukum pidana Universitas Borobudur (Unbor) Hudi Yusuf (Foto: Dok MI/Pribadi)

Diduga Hilangkan Barang Bukti Korupsi Kuota Haji, Bos Maktour Bisa Tersangka Perintangan Penyidikan!

8 jam yang lalu

Hukum
Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (kanan), anggota DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti (tengah) dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) (Foto: Kolase MI)

Menyoal Dugaan Keterlibatan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Suap Dana Hibah Jatim

10 jam yang lalu

Hukum
Sungai Budi Group (Foto: Istimewa)

Menilik Potensi PT Sungai Budi Group Tersangka Korporasi Kasus Inhutani V dan Bansos

17 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Aan)

200 Calon Pejabat Kemenhaj akan Berurusan dengan KPK

18 jam yang lalu

Hukum
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution berjalan keluar usai hadir dalam rapat koordinasi dan supervisi wilayah Sumatera Utara di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan Persada, Jakarta, Senin (28/4/2025). (Foto: Dok MI)

KPK dan Pola Pembiaran Bobby Nasution dalam Cermin Penyidikan APBD yang Pincang di Sumut

1 hari yang lalu