Periksa Seluruh Dokumen Transaksi Jumbo untuk Bongkar Dalangnya

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 3 April 2023 08:20 WIB
Jakarta, MI - Ekonom Senior Institute for Development f Economics and Finance (INDEF), Didik J Rachbini, menilai transaksi Rp 349 triliun sudah jelas ada di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Maka dar itu, INDEF mendorong agar DPR RI melibatkan BPK RI untuk melakukan audit transaksi jumbo tersebut. Sebab, hal itu dilakukan agar tidak terjadi kesimpang siuran terkait data transaksi itu. "BPK juga akan memeriksa dokumen dan data terkait langsung ribuan bukti transaksi, yang diserahkan PPATK selama ini," katanya kepada Monitor Indonesia, Senin (3/4). Dengan kerjasama antara DPR dan BPK RI, kata Didik, akan mempermudah menyelidiki figur-figur yang terlibat dalam transaksi tersebut. "Bahkan BPK dan Pansus bisa memanggil pihak-pihak yang terkait dana tersebut," ujarnya. Didik menerangkan, hasil audit yang dilakukan BPK RI harus ditindaklanjuti oleh Pansus DPR nantinya. Tidak hanya itu, DPR RI juga perlu mengumumkan ke publik sosok yang terlibat dalam transaksi Rp 349 triliun itu. "Temuan-temuan penyimpangan hukum sudah semestinya ditindaklanjuti secara hukum lepas dari Pansus DPR," tandasnya. (ABP) #Periksa Seluruh Dokumen Transaksi Jumbo untuk Bongkar Dalangnya #Transaksi Jumbo Kemenkeu

Topik:

DPR kemenkeu BPK RI Indef Pansus Transaksi Jumbo Transaksi Rp 349 Triliun

Berita Sebelumnya

PBNU Doakan Mahfud MD Kuat Lahir Batin Bongkar Transaksi Janggal Rp 349 T di Kemenkeu

Berita Selanjutnya

Percepat Pengusutan TPPU Rp 349 T, Presiden Disarankan Nonaktifkan Menkeu Sri Mulyani, Dirjen Pajak dan Bea Cukai

Berita Terkait

Politik
Illustrasi Makan Bergizi Gratis (Foto: Istimewa)

Legislator Usul Perpres MBG Atur Berbagai Hal Krusial: Standar Gizi Hingga Keamanan Pangan

4 Oktober 2025 14:00 WIB

Nasional
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa (Foto: Istimewa)

DPR Soroti Bandara Kertajati yang Nombok Rp50 M per Tahun: Kita Ingin Berikan Manfaat, Bukan Beban!

4 Oktober 2025 12:43 WIB

Ekonomi
Kementerian Keuangan (Foto: Dok MI)

Dana Pemda Mengendap di Bank Capai Rp233 T, Kemenkeu Soroti Kebiasaan Buruk

3 Oktober 2025 18:04 WIB

Ekonomi
DPR Sahkan Revisi UU BUMN jadi Undang-Undang (Foto: Ist)

DPR Sahkan Revisi UU BUMN jadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna

2 Oktober 2025 14:01 WIB

Ekonomi
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok Ist)

BUMN Ngadu ke DPR, Purbaya: Saya Bukan Juru Bayar!

2 Oktober 2025 12:02 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Istimewa)

Dasco soal Gugatan Penghapusan Uang Pensiun DPR ke MK: Apa Pun yang Diputuskan, Kita Akan Ikut

1 Oktober 2025 19:23 WIB