PBNU Doakan Mahfud MD Kuat Lahir Batin Bongkar Transaksi Janggal Rp 349 T di Kemenkeu

Jakarta, MI - Jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) satu persatu mendoakan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD agar kuat lahir batin membongkar dugaan transaksi janggal senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Wakil Rois Aam PBNU KH. Anwar Iskandar mengajak nahdliyin memberikan dukungan moral dan doa kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu. "Prof Mahfud itu kader NU yang berada di pemerintahan. Beliau sedang bersih-bersih kasus korupsi, penyakit akut di negeri ini. Saya mengajak kepada seluruh warga NU untuk membantu doa, agar beliau diberikan kekuatan demi kemaslahatan kita bersama, kemaslahatan untuk rakyat Indonesia,” tulis Kiai Anwar Iskandar dikutip pada Minggu (2/4). "Mohon doa untuk Prof. Mahfud MD, Semoga Allah SWT melindungi beliau. Alfatihah," sambungnya. Menurut Anwar, pasca menyaksikan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan anggota Komisi III DPR RI, Mahfud tampak sendirian. Padahal, yang Mahfud perjuangkan itu, kepentingan rakyat banyak. Sebelumnya, Kementerian Keuangan digegerkan dengan transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun sebagaimana disebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Kasus transaksi mencurigakan yang terjadi sejak 2009 ini baru diungkapkan Mahfud seiring terjadinya kasus Rafael Alun Trisambodo, yang baru terungkap buntut kasus penganiayaan putranya, Mario Dandy, terhadap David. Mahfud menjelaskan alasannya baru mau membongkar dugaan kasus transaksi mencurigakan itu bermula dari pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo pada Februari 2023 lalu, setelah penyelenggaraan acara Satu Abad Nahdlatul Ulama di Sidoarjo, Jawa Timur. "Sebulan lalu, ketika ada acara 1 abad NU di Sidoarjo saya diajak pulang bersama oleh presiden 1 pesawat dari Surabaya karena apa? membahas indeks persepsi korupsi," tutur Mahfud saat rapat kerja dengan Komisi III DPR baru-baru ini. Lalu, dia menjelaskan kepada Jokowi telah mengundang berbagai lembaga untuk menguak penyebab penurunan itu. Di antaranya yang disebutkan secara gamblang dari Transparansi Internasional Indonesia dan Litbang Kompas. Dari data beberapa lembaga itu, terungkap bahwa turunnya indeks persepsi korupsi itu disebabkan sentimen negatif terhadap bidang pelayanan publik, terutama akibat korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak. "Terutama korupsi di bea cukai dan perpajakan, clear itu penjelasannya, yang kedua facilitating payment dalam pelayanan publik di berbagai tempat itu orang sekarang bayar mau naik pangkat bayar ke siapa, kalau enggak punya channel itu enggak bisa," kata Mahfud. Oleh sebab itu, ketika terjadi kasus pemukulan anak dari eks pejabat eselon 3 di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, terungkap ke publik dan dikuliti harta kekayaannya yang sangat jumbo dan di luar profil, ia mengaku mulai tertarik mengusut lebih dalam. "Itulah sebabnya sejak saat itu saya ini pajak dan bea cukai jadi masalah sehingga kalau saya kok punya latar belakang begitu ada kasus Alun (RAT). Dari situ saya minta rekap, saya yang minta rekap, inilah rekap yang saya sampaikan tadi, saudara, data ini clear, valid, tinggal pertemukan saja dengan bu Sri Mulyani," jelas Mahfud. Namun demikian, data transaksi mencurigakan yang telah diserahkan PPATK ke Kemenkeu sejak 2009 sampai tahun ini tidak secara benar diperoleh Sri Mulyani. Menurut Mahfud ada pihak-pihak di bawah Sri Mulyani yang menghalang-halangi data itu sampai ke Sri Mulyani. "Bahwa ada kekeliruan pemahaman Ibu Sri Mulyani dan penjelasan ibu Sri Mulyani karena ditutupnya akses yang sebenarnya dari bawah," ucap Mahfud. Mahfud pun mengungkapkan data yang sebenarnya ia peroleh. Data transaksi janggal yang diperoleh dari laporan hasil analisis (LHA) PPATK itu terbagi ke dalam 3 kelompok. Pertama, adalah transaksi keuangan mencurigakan oleh pegawai Kementerian Keuangan yang total nilainya sebanyak Rp 35 triliun. Jauh lebih banyak dari yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani sekitar Rp 3 triliun. "Kemarin Ibu Sri Mulyani di Komisi 11 menyebut hanya Rp 3 triliun, yang benar Rp 35 triliun," kata Mahfud. Selanjutnya, adalah transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kementerian Keuangan dan pihak lain sebesar Rp 53,82 triliun. Terakhir adalah transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh data keterlibatan pegawai Kemenkeu sebesar Rp 260 triliun. "Itu transaksi keuangan terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh data keterlibatannya sebesar Rp 260 triliun, Sehingga jumlahnya Rp 349 triliun fix. Nanti kita tunjukkan suratnya," ucap Mahfud. Mahfud mengatakan, secara total jumlah PNS Kementerian Keuangan yang diduga terlibat dalam transaksi janggal Rp 349 triliun itu sebanyak 491 orang, PNS di Kementerian atau Lembaga lain sebanyak 13 orang dan tenaga non PNS atau non ASN sebanyak 570 orang. #Transaksi Janggal Rp 349 T di Kemenkeu

Topik:

Mahfud MD PBNU Transaksi Janggal Rp 349 T di Kemenkeu

PBNU Doakan Mahfud MD Kuat Lahir Batin Bongkar Transaksi Janggal Rp 349 T di Kemenkeu

Berita Sebelumnya

Lakukan Audit Investigatif untuk Bongkar Dalang Dibalik Transaksi Jumbo Kemenkeu

Berita Selanjutnya

Periksa Seluruh Dokumen Transaksi Jumbo untuk Bongkar Dalangnya

Berita Terkait

PBNU Dorong KPK Segera Tetapkan Tersangka Kasus Kuota Haji

Tanggapan Dasco soal Mahfud MD Masuk Komite Reformasi Polri: Tokoh yang Kredibel

Istana Soal Mahfud MD Join Tim Reformasi Kepolisian: Insyaallah Beliau Bersedia

KPK Buka Peluang Panggil Ketum PBNU terkait Kasus Kuota Haji

Kejar Aliran Dana Korupsi Kuota Haji, KPK Buka Peluang Periksa Ketum PBNU Yahya Cholil

Kasus Rp 349 T "Warisan" Srimul: Pencetus Satgas TPPU "Tiarap", PPATK Tak Transparan!

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K