Pemutihan Perkebunan Sawit Ilegal, Anthony Budiawan: Penjarah Kawasan Hutan Bukannya Dihukum Malah Mau Diberi Hadiah!

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 8 Juli 2023 22:01 WIB
Jakarta, MI - Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Prof Anthony Budiawan mengungkapkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan ada 3,3 juta hektar lahan sawit berada di dalam kawasan hutan. Luas lahan ilegal yang sangat besar tersebut pasti sudah berlangsung sangat lama, dan terkesan ada pembiaran dari pemerintah. Menurut ekonom senior ini, pemerintah seharusnya segera menindak pengusaha-pengusaha nakal tersebut. Tetapi, bukannya menindak, pernyataan pemerintah malah sebaliknya, terkesan sangat arogan, bermental tirani seperti di masa kolonial. "Pemerintah mengatakan akan “memutihkan” kebun sawit ilegal yang menyerobot kawasan hutan tersebut. Artinya, para kriminal dan penjarah kawasan hutan tersebut bukannya dihukum, tapi malah mau diberi hadiah, dengan melegalkan tindakan kriminalnya yang merugikan keuangan negara," ujar Anthony kepada Monitorindonesia.com, Sabtu (8/7). "Kemudian merugikan perekonomian negara, dan merusak lingkungan, asalkan bayar denda administratif dan menyetor pajak. Pemerintah berdalih, sudah sesuai Pasal 110A dan 110B UU Cipta Kerja. Pernyataan dan logika pemerintah ini sangat tidak normal. Bagaimana bisa, sebuah tindak pidana diganjar dengan hadiah?" tanya Anthony. Anthony pun membeberkan alasan pemerintah tidak bisa “memutihkan” perkebunan sawit ilegal di kawasan hutan. Pertama, kata dia, bahwa dalam Pasal 110A hanya berlaku bagi mereka yang sudah mempunyai Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan. Sedangkan Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan pasti bukan untuk perkebunan sawit. "Artinya, perkebunan sawit di dalam kawasan hutan pasti tidak mempunyai Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan, sehingga Pasal 110A tidak berlaku bagi mereka," ungkap Anthony. Kedua, lanjut Anthony, penggunaan Kawasan Hutan tidak boleh mengubah fungsi pokok Kawasan Hutan (pasal 38, ayat (2)). Sehingga Pasal 110B UU Cipta Kerja tidak bisa dijadikan alasan untuk memberi Perizinan Berusaha kepada pengusaha sawit, dengan mengubah fungsi pokok kawasan hutan menjadi perkebunan. Anthony menjelaskan, bahwa dalam Pasal 105, huruf a, UU Cipta Kerja mengatakan, setiap Pejabat yang menerbitkan Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan dan/ atau Perizinan Berusaha terkait penggunaan Kawasan Hutan di dalam Kawasan Hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun, serta denda paling sedikit satu miliar rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah. "Artinya, pejabat yang memberi Perizinan Berusaha perkebunan sawit di dalam kawasan hutan dapat pidana seperti dimaksud pasal ini," tegas Anthony. Ketiga, penggunaan Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha, atau penggunaan Perizinan Berusaha yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan, termasuk kategori Perusakan Hutan (Pasal 1, butir 3). "Artinya, perkebunan sawit di kawasan hutan tanpa ada Perizinan Berusaha, termasuk Perusakan Hutan," tambah Anthony. Keempat, kata Anthony lebih lanjut, bahwa setiap orang yang mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah (Pasal 50 ayat (2), huruf a), dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp7,5 miliar. "Perkebunan sawit di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha masuk kategori ini," tutur Anthony. Sementara yang kelima adalah dalam Pasal 110A dan Pasal 110B tidak bisa menghilangkan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara seperti dimaksud UU tentang Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Anthony lantas menyinggung Surya Darmadi, bos Duta Palma Group, divonis 15 tahun penjara (ditambah denda), karena terbukti menggunakan kawasan hutan secara ilegal untuk perkebunan sawit. Adapun luas lahan ilegal tersebut hanya 37.095 hektar, sangat kecil kalau dibandingkan dengan 3,3 juta hektar lahan ilegal yang mau diputihkan pemerintah. Vonis 15 tahun penjara kepada Surya Darmadi malah mendapat kritik dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Menurut Walhi, hukuman tersebut terlalu ringan! Karena waktu untuk memulihkan kerusakan lingkungan akibat perkebunan sawit ilegal di kawasan hutan tersebut akan lebih lama dari vonisnya. Selain itu, Surya Darmadi juga didakwa dengan tindak pidana pencucian uang puluhan triliun rupiah. Artinya, tegas Anthony, kasus Surya Darmadi sudah menjadi fakta hukum, bahwa penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan sawit secara ilegal merupakan tindak pidana, sehingga tidak bisa diputihkan atau dilegalkan. "Pejabat yang melegalkan perkebunan sawit di kawasan hutan dapat didakwa ikut melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara," tutup Anthony Budiawan. (AL) #Pemutihan Perkebunan Sawit Ilegal

Topik:

PEPS Pemutihan Perkebunan Sawit Ilegal Managing Director Political Economy and Policy Studies Prof Anthony Budiawan

Berita Sebelumnya

Ini Daftar 10 Orang Terkaya di Indonesia

Berita Selanjutnya

Data Indonesia Sering Bocor, Dimana Tanggung Jawab PT Telkom Indonesia?

Berita Terkait

Ekonomi
Presiden Jokowi meresmikan beroperasinya Kereta Cepat Jakarta-Bandung “Woosh” di Stasiun Halim, Jakarta Timur, Senin (10/2). (Foto: Courtesy/Biro Setpres)

PEPS Prediksi Kerugian Negara dari Whoosh Rp 73,5 T: Konsorsium BUMN Ketar-ketir!

27 Oktober 2025 16:05 WIB

Opini
Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) (Foto: Dok MI/Aswan)

Pemilu Dipisah: Koreksi Pelaksanaan 2024 yang Tak Optimal

2 Juli 2025 23:11 WIB

Ekonomi
Warga memandang permukiman padat penduduk di bantaran Sungai Ciliwung di Kampung Melayu, Jakarta. (Foto: Dok MI/Ant)

Pertumbuhan Ekonomi 4,87% Tak Baik-baik Saja, Ekonom Beber Hal Ini

12 Mei 2025 09:13 WIB

Ekonomi
Anthony Budiawan (Foto: Dok MI)

Menyerahkan Pengelolaan Fiskal Kepada Sri Mulyani Lagi: Mengulang Kegagalan 10 Tahun

22 Maret 2025 12:10 WIB