Perusahaan Langgar Aturan BPJS Harusnya Diadili Lewat Sidang Terbuka

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 20 Juli 2023 00:22 WIB
Jakarta, MI - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan mengeluarkan aturan bagi para pengusaha yang kedapatan telat membayar untuk pekerjanya akan didenda sebesar Rp1 miliar. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Berdasarkan UU di atas, pada Pasal 15 Ayat (1) disebutkan, pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan para pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti. Menanggapi hal ini, pakar asuransi kesehatan dan jaminan sosial, Hasbullah Thabrany menilai aturan tersebut hanya sebatas macan kertas. Pasalnya kata dia, pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan sangat jarang ditindak. "Banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran, mereka hanya diselesaikan secara musyawarah mufakat," ujar Hasbullah kepada wartawan, Rabu (19/7). [caption id="attachment_555130" align="alignnone" width="672"] Pakar Asuransi Kesehatan dan Jaminan Sosial Hasbullah Thabrany (Foto: Istimewa)[/caption] Hasbullah menegaskan aturan tersebut seharusnya dijalankan secara tegas oleh pemerintah. Jika perusahaan yang kedapatan melanggar aturan harus diadili melalui persidangan terbuka. "Seharusnya ada produk turunan dari Pasal 55 yang mengatur soal denda bagi perusahaan-perusahaan kecil. Sebab selama ini, kebanyakan pelakunya adalah perusahaan kecil yang dipastikan tidak mampu membayar denda sebanyak itu," ungkapnya. Menurutnya, hal itu akan efektif ketika penyelarasan denda berhasil dilakukan. Denda kemudian disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing perusahaan. "Harusnya ada turunannya dibuatin aturan tersendiri jenis-jenis perusahaan. Jadi dibuat kelas-kelas," jelasnya. Dengan demikian, tambah dia, aturan tentang jaminan kesehatan pekerja bisa dilaksanakan secara baik. "Pekerja akan mendapatkan haknya, sementara perusahaan bisa melanjutkan usaha dengan lancar tanpa kendala tentang jaminan kesehatan karyawannya," pungkasnya. (Wan) #BPJS

Topik:

BPJS Kesehatan

Berita Sebelumnya

Belanja Kesehatan Rp 176,7 T Jauh Lebih Rendah dari Bunga Pinjaman 2022, Prof Anthony: Indonesia Akan Terjebak Jadi Negara Gagal Sistemik!

Berita Selanjutnya

Erick Thohir Buka Suara soal Isu Ahok Jadi Dirut Pertamina

Berita Terkait

Nasional
Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar, saat beberkan apresiasinya kepada Universitas Airlangga . (Dok. MI)

Menko PM Apresiasi Unair Kembangkan Ekosistem Jaminan Sosial di Indonesia

14 Agustus 2025 14:03 WIB

Ragam
Sekretaris pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus [Foto: Doc. MI]

BPJS Kesehatan Stabil di Atas Kertas, Bocor di Balik Layar

24 Maret 2025 12:12 WIB

Ekonomi
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti (Foto: Dok MI)

Bos BPJS Kesehatan Bantah Bangkrut dan Gagal Bayar ke RS

12 Februari 2025 00:13 WIB

Ekonomi
Seorang anak sedang dirawat di salah satu rumah sakit (Foto: Getty Images)

Defisit Keuangan BPJS Kesehatan Terus Membengkak hingga Disebut Bisa Capai Rp 20 T, Diperkirakan Tak Mampu Bayar Klaim RS Mulai 2026

15 November 2024 20:34 WIB