Belanja Kesehatan Rp 176,7 T Jauh Lebih Rendah dari Bunga Pinjaman 2022, Prof Anthony: Indonesia Akan Terjebak Jadi Negara Gagal Sistemik!

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 16 Juli 2023 23:13 WIB
Jakarta, MI - Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menilai realisasi APBN 2022 terkait dengan belanja kesehatan Rp176,7 Triliun, jauh lebih rendah dari beban bunga pinjaman 2022 yang sebesar Rp386,3 triliun. Artinya, kata dia, Indonesia masuk negara gagal sistemik. Hal itu ia ungkapkan merespons pernyataan UN Chief António Guterres. Melalui videonya, UN Chief António Guterres menyatakan bahwa sebanyak 3,3 miliar orang tinggal di negara-negara yang membelanjakan lebih banyak untuk pembayaran bunga utang daripada untuk pendidikan atau kesehatan. "3.3 billion people live in countries that spend more on debt interest payments than on education or health. This is more than a systemic risk – it’s a systemic failure. Action will not be easy. But it is essential, and urgent. (3,3 miliar orang tinggal di negara-negara yang membelanjakan lebih banyak untuk pembayaran bunga utang daripada untuk pendidikan atau kesehatan. Ini lebih dari sekadar risiko sistemik – ini adalah kegagalan sistemik. Tindakan tidak akan mudah. Tapi ini penting, dan mendesak)". [video width="480" height="480" mp4="https://monitorindonesia.com/2023/07/UN-Chief-Antonio-Guterres-.mp4" autoplay="true" preload="auto"][/video] Dengan demikian, menurut Anthony, Undang-Undang (UU) Kesehatan yang baru, anggaran kesehatan kemungkinan besar akan terpangkas lagi, sedangkan beban bunga pinjaman akan bertambah terus. "Sehingga belanja untuk anggaran kesehatan akan jauh lebih rendah lagi dari pada beban bunga pinjaman. Indonesia ke depan akan semakin terjebak menjadi negara gagal sistemik," ujar Anthony saat dihubungi Monitorindonesia.com, Minggu (16/7) malam. Seperti diberitakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, sepanjang 2022 pemerintah sudah merealisasikan anggaran kesehatan sebesar Rp 176,7 triliun. Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi anggaran tersebut berasal dari, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 130,3 triliun, belanja non K/L Rp 10,6 triliun dan belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp 35,8 triliun. “Realisasi anggaran kesehatan tahun 2022 mencapai Rp 176,7 triliun, ini turun cukup signifikan (dibandingkan tahun 2021),” tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA, Selasa (3/1) lalu. Dia memerinci, belanja kesehatan tersebut diantaranya disalurkan untuk membelanjakan anggaran kesehatan melalui K/L untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) bagi 96,7 juta jiwa sebesar Rp 45,8 triliun serta klaim pelayanan Covid-19 oleh 342,7 ribu pasien yang merupakan tunggakan 2021 dan 474,4 ribu pasien 2022 dengan anggaran Rp 28,8 triliun. Kemudian, disalurkan kepada 4.831 tenaga kesehatan ke daerah tertinggal yang realisasinya sebesar Rp 47,7 miliar, pemeriksaan 53,6 ribu sampel obat, kosmetik dan suplemen kesehatan sebesar Rp 24,3 miliar serta fasilitas dan pembinaan 1.000 HPK bagi 7,4 juta keluarga Rp 42,3 miliar. Selanjutnya, digunakan untuk percepatan penurunan stunting dengan penyediaan makanan tambahan bagi 197,3 ribu ibu hamil kurang energi kronis (KEK) sebesar Rp 178,8 miliar dan 386,4 ribu balita kurus Rp 161,6 miliar. “Serta memberikan suplementasi gizi mikro kepada 24,8 ribu anak sebesar Rp 7,2 miliar dan imunisasi rutin sebesar Rp 1,7 triliun,” jelasnya. Lebih lanjut, belanja kesehatan melalui anggaran non K/L terealisasikan untuk pembayaran jaminan kesehatan PNS/TNI/Polri/pensiunan sebanyak 4,2 juta orang dengan realisasi anggaran Rp 9,8 triliun dan subsidi pajak DTP kesehatan Rp 567,1 miliar. Terakhir, realisasi belanja kesehatan melalui TKDD digunakan untuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)/Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Rp 12,3 triliun, untuk 8.718 Puskesmas Rp 3,4 triliun dan 5.359 balai penyuluhan Rp 0,9 triliun. (Wan)

Topik:

Anthony Budiawan UU Kesehatan PEPS Belanja Kesehatan

Berita Sebelumnya

Elon Musk Digugat Mantan Karyawan Gegara Tak Bayar Pesangon

Berita Selanjutnya

Perusahaan Langgar Aturan BPJS Harusnya Diadili Lewat Sidang Terbuka

Berita Terkait

Opini
Anthony Budiawan (Foto: Dok MI)

Stop Kriminalisasi

14 Agustus 2025 21:12 WIB

Opini
Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) (Foto: Dok MI/Aswan)

Pemilu Dipisah: Koreksi Pelaksanaan 2024 yang Tak Optimal

2 Juli 2025 23:11 WIB

Ekonomi
Warga memandang permukiman padat penduduk di bantaran Sungai Ciliwung di Kampung Melayu, Jakarta. (Foto: Dok MI/Ant)

Pertumbuhan Ekonomi 4,87% Tak Baik-baik Saja, Ekonom Beber Hal Ini

12 Mei 2025 09:13 WIB

Ragam
Anthony Budiawan (Foto: Dok MI)

Prabowo Menggebrak, Jokowi Tinggal Tunggu Waktu?

2 Mei 2025 21:18 WIB

Ekonomi
Anthony Budiawan (Foto: Dok MI)

Menyerahkan Pengelolaan Fiskal Kepada Sri Mulyani Lagi: Mengulang Kegagalan 10 Tahun

22 Maret 2025 12:10 WIB