Proyek Rempang Eco City Jangan Dipaksakan: Rawan Dimanfaatkan Pihak Asing Jelang Pemilu 2024!

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 29 September 2023 10:52 WIB
Jakarta, MI - Ketua National Corruption Watch (NCW) Hanifa Sutrisna meminta proyek Rempang Eco City, Batam tak perlu dipaksakan karena dapat memantik konflik sosial yang lebih besar, apalagi saat ini masuk tahun politik. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengatakan, jika nanti permasalahan Rempang tidak dapat selesai pada akhir tahun ini, pemerintah mengharapkan masalah ini dapat selesai pada awal 2024. "Tidak perlu dipaksakan sehingga rakyat jadi bergejolak, jadi lebih besar lagi, lebih ekstrem lagi bisa memicu perlawanan rakyat dan bisa ditiru oleh daerah lain," ujar Hanifa dikutip pada Jum'at (29/9). Hanifa khawatir kondisi rempang saat ini dimanfaatkan pihak-pihak asing menjelang pemilu 2024. Menurutnya, ada berbagai potensi korupsi yang dapat terjadi dalam proyek Rempang Eco City, mulai dari jalannya kesepakatan investasi tersebut hingga pembebasan lahan milik warga. Apalagi mengingat pengaduan masyarakat yang menyebutkan bahwa tidak semua dari lahan-lahan yang diganti itu benar-benar diganti dengan layak. Selain itu, NCW juga mendapati adanya oknum-oknum yang mendatangi masyarakat, membujuk untuk menerima relokasi dan menawarkan lokasi rumah yang strategis namun meminta sejumlah biaya untuk mendapatkan rumah lebih cepat, lebih bagus lokasinya dan lain-lain. Hanifa pun turut menyinggung kesan proyek Rempang Eco-City yang begitu dipaksakan sebelum Pilpres. Dia pun menilai sikap Menteri Investasi/Kepala BKPM yang tidak peka terhadap jeritan rakyat kecil. Hanif menuturkan, relokasi masyarakat Rempang yang dipaksakan menimbulkan dugaan bahwa hal tersebut harus dilakukan agar pencairan anggaran dari investor dapat direalisasikan sesegera mungkin. "Dugaan kami ini kenapa Rempang Eco City dipaksakan biar ada uang masuk sebelum Pilpres jumlahnya sekitar 30 persen atau sekitar Rp50 triliun," katanya. Jika proyek Rempang Eco-City ini terus dipaksakan rampung sebelum Pilpres, dia menilai akan ada potensi munculnya pandangan di masyarakat bahwa proyek itu dipakai untuk pembiayaan menghadapi gelaran Pemilu 2024 mendatang. "Jangan sampai kami, rakyat melihat bahwa pemaksaan dilaksanakannya Rempang Eco City ini adalah kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak tertentu untuk Pilpres," pungkasnya. (An)

Topik:

Batam Konflik Rempang Rempang Eco City National Corruption Watch (NCW)

Berita Sebelumnya

Mulai 1 November, BCA akan Tutup Rekening dengan Saldo Rp 0

Berita Selanjutnya

Luhut Soroti Amdal Rempang Eco City

Berita Terkait

Ekonomi
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani (Foto: Ist)

Rosan Pastikan Apple Investasi Rp16 T, Pabrik AirTag Siap Dibangun di Batam

24 Juni 2025 20:14 WIB

Nasional
Dalam Perpres 12/2025, daftar PSN terbaru (Tabel 2.2, Halaman 72-78) sudah jelas bahwa Rempang Eco City tidak lagi tercantum. Tapi Menteri Transmigrasi justru berencana menemui Xinyi Group, investor pabrik kaca asal Tiongkok, dan terus mendorong relokasi warga.

Rempang Eco City Dicoret dari PSN, Bagaimana dengan Temuan BPK Ini?

29 April 2025 13:53 WIB

Ekonomi
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2023). Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Investasi dan Kepala BP Batam tersebut membahas tindak lanjut permasalahan lahan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau

PSN Rempang Eco City Batal, Bahlil Mau Apa Lagi?

29 April 2025 00:33 WIB

Hukum
Ilustrasi - Penusukan (Foto: Istimewa)

Kronologi Penusukan Hakim Pengadilan Agama Batam

6 Maret 2025 13:04 WIB

Ekonomi
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi (Foto: Repro)

Batam Raih Rp6,9 Triliun Investasi di Triwulan III/2024

2 Januari 2025 15:59 WIB

Ekonomi
Apple Bakal Bangun Pabrik AirTag di Pulau Batam [Foto: Ist]

Apple Bangun Pabrik AirTag di Batam, Siap Dukung Rilis iPhone 16

20 Desember 2024 16:01 WIB