Komisi VII Minta Pemerintah Kaji Ulang Subsidi BBM Karena Dianggap Menguras APBN

Jakarta, MI - Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto, meminta pemerintah untuk mengkaji secara serius terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang selama ibi dinilai semakin menguras APBN.

Menurutnya harga biaya produksi BBM Subsidi jenis Pertalite sudah naik dari Rp12.400 menjadi Rp13.500 per liter. Angka itu lebih tinggi Rp3.500 dibandingkan dengan harga jual di SPBU Pertamina saat ini yakni Rp10.000.

"Pertalite dengan harga jual Rp10.000 (per liter), itu harga produksinya kurang lebih Rp12.400. Bahkan, akhir-akhir ini akan naik kurang lebih menjadi Rp3.500. Jadi Rp13.500 itu harga realnya," ujar Sugeng kepada wartawan, Minggu (30/8/2024).

Kata Sugeng, selisih harga produksi dan harga jual itu memberikan beban berat bagi Pertamina. Terutama, bila penyaluran Pertalite melebihi kuota yang telah ditentukan pada 2024 yakni 31 juta kilo liter.

"Setiap liternya itu kurang lebih Rp3.500 dikalikan 31 juta kiloliter. Itu untuk Pertalite di 2024 ini kita targetkan demikian. Dan prognosa yang ada itu tampaknya akan terlampaui, bahkan menjadi 32 juta kiloliter. Nah ini kan beban juga bagi korporasi sebagaimana saya kemukakan tadi," jelas Sugeng.

Selain Pertalite, kata Sugeng, BBM jenis Solar juga mengalami masalah yang sama. Harga keekonomian Solar mencapai Rp12.100, sementara harga jual di SPBU hanya Rp6.800. Padahal, subsidi dari pemerintah hanya Rp1.000 per liter.

"Solar ini juga sudah mengalami problem yang cukup serius, karena subsidi Solar kita tetapkan antara Rp1.000-Rp3.000, malah ditetapkan oleh pemerintah Rp1.000 per liter. Nah inilah juga yang terus-menerus kita hitung," ujar Sugeng.