Komisi VII Ingatkan Pemerintah Soal Wacana Pembatasan BBM Bersubsidi: Jangan Buat Rakyat Resah

Jakarta, MI - Wacana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang sedang dicanangkan pemerintah dikhawatirkan akan membuat kegaduhan dalam praktiknya di lapangan. 

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno, meminta Pemerintah untuk segera melakukan sosialisasi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 

"Sebenarnya kami sambut baik wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi tersebut, namun jangan sampai membuat keresahan dan kekhawatiran bagi masyarakat yang memang pantas menerima subsidi," ujar Eddy kepada wartawan, Selasa (16/7/2024).

Komisi VII kata dia, sudah sejak lama mendorong soal wacana tersebut. Sebab, pihaknya memandang ada langkah yang kurang tepat dalam penyaluran BBM bersubsidi selama ini, karena banyak masyarakat yang mampu tetapi justru ikut menikmati BBM bersubsidi. 

"Memang kami sudah menyuarakan agar subsidi BBM itu dievaluasi sejak tiga tahun lalu. Karena 80 persen pengguna pertalite BBM bersubsidi itu masyarakat yang tidak berhak," ujarnya.

Sebab itu, ia menekankan agar pemerintah melakukan sosilisasi, karena jangan sampai informasi yang tidak lengkap dapat menimbulkan ketidakjelasan sehingga masyarakat menjadi bingung dan resah. 

“Jadi yang dikurangi adalah kelompok masyarakat yang berhak membeli BBM bersubsidi dan bukan pengurangan volume BBM bersubsidi,” jelasnya.

Eddy juga menegaskan, sosialisasi yang jelas diperlukan masyarakat agar tidak ada wacana lain yang berkembang seperti misalnya isu kenaikan harga BBM.

Jika tak ada kejelasan informasi, lanjut Eddy, hal tersebut hanya akan membuat masyarakat semakin resah.

"Saya sempat mendengar keluh kesah masyarakat yang memang pantas mendapatkan subsidi. Mereka khawatir akan adanya kenaikan harga BBM dan membuat keadaan ekonomi semakin sulit," tukasnya.