Judi Online Menjadi Ancaman Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta, MI - Pemerintah memperhatikan dampak negatif dari praktik judi online (judol) yang semakin marak, yang dinilai menyedot daya beli masyarakat dan menekan konsumsi rumah tangga. Penurunan konsumsi ini berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa dana yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan konsumsi seperti makanan, minuman, dan kebutuhan dasar lainnya, kini justru teralihkan ke judi online. 

Akibatnya, konsumsi rumah tangga, komponen utama yang biasanya tercatat dalam indikator pertumbuhan ekonomi tidak terealisasi sesuai harapan.

“Saya tidak memungkiri dan harus diwaspadai. Munculnya judol, daya beli yang tidak menimbulkan konsumsi kemudian hilang dalam judol,” ungkapnya dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR, pada Rabu (13/11/2024). 

Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil langkah strategis untuk menanggulangi praktik judol yang merugikan ini dengan melibatkan seluruh jajaran kabinet.

Sri Mulyani mencatat bahwa pada kuartal III/2024, ekonomi Indonesia tumbuh 4,95% year on year (YoY), dengan konsumsi rumah tangga menyumbang porsi terbesar, yakni 53,08%. Meski demikian, pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya mencapai 4,91% YoY, sedikit melambat dibandingkan kuartal II/2024 yang tumbuh 4,93%.

Untuk mengatasi dampak judol yang termasuk dalam shadow economy, Sri Mulyani telah meminta Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu menyusun langkah-langkah pengendalian. 

Bendahara Negara menyampaikan pihaknya kini tengah merumuskan langkah-langkah untuk menjaring kegiatan ekonomi yang tidak terpantau radar Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).  

Shadow economy atau ekonomi bayangan adalah ekonomi bawah tanah yang tidak terdeteksi oleh pemerintah dan mendistorsi kinerja pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB).  

Akibatnya, ratusan triliun pendapatan masyarakat yang tak terlihat dalam radar tersebut turut hilang dalam kas negara karena tidak melaporkan pajaknya dan berpengaruh terhadap pencapaian target penerimaan pajak.  

“Saya sudah minta Pak Anggito, kan memang ditambahkan dalam armada Kemenkeu, dalam tujuan Pak Prabowo waktu itu minta ‘ini sisi penerimaan banyak sekali’ yang dianggap belum bisa di-capture baik karena nature-nya ilegal, infromal, underground, shadow, apapun namanya yang grey grey tadi,”ujarnya.