Rugi Rp63 Triliun Akibat Macet, Apa Langkah Kemenhub?

Jakarta, MI - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan bahwa kemacetan lalu lintas di Indonesia menyebabkan kerugian ekonomi yang mencapai US$4 miliar atau setara dengan Rp63,4 triliun per tahun (asumsi kurs Rp15.870 per dolar AS).

Angka ini setara dengan 0,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Kelompok Substansi Rekayasa Lalu Lintas Ditjen Perhubungan Darat, Ahmad Ardiansyah, dalam diskusi Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Hall Dewan Pers, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

"Total kerugian akibat kemacetan mencapai US$4 miliar per tahun, dengan Jakarta menyumbang US$2,6 miliar," kata Ahmad.

Ahmad mengungkapkan bahwa pada 2045, diproyeksikan 230 juta penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Angka ini melonjak signifikan dibandingkan 135 juta pada 2015.

Ahmad juga menekankan perlunya strategi push and pull. Dalam hal ini, strategi push mencakup kebijakan yang membatasi penggunaan kendaraan pribadi, seperti sistem ganjil-genap dan pengelolaan waktu akses.

Sementara itu, strategi pull mengacu pada peningkatan daya tarik transportasi publik melalui perbaikan fasilitas dan integrasi moda transportasi.

"Strategi seperti push and pull harus diterapkan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Forum Pemred SMSI, Dar Edi Yoga menjelaskan produktivitas yang hilang dan kerugian akibat waktu yang terbuang dalam kemacetan berkontribusi signifikan pada lambatnya pertumbuhan ekonomi.

"Kemacetan tidak hanya berdampak pada waktu dan kenyamanan, tetapi juga menjadi salah satu penghambat utama pertumbuhan ekonomi," ungkap Dar.

Korlantas Polri Brigjen Pol Bakharuddin Muhammad Syah mengatakan bahwa kemacetan disebabkan oleh kombinasi faktor manusia, infrastruktur jalan yang tidak memadai, serta kurangnya pengelolaan lalu lintas berbasis teknologi.

"Perlambatan yang berdampak dengan kemacetan pun antara lain disebabkan oleh faktor manusia, faktor jalan, faktor kendaraan, faktor alam atau lingkungan, kerusakan infrastruktur dan sistem-sistem yang tidak memadai, ketidakprofesionalan sistem tata kelola atau cara-cara mengatur sesuatu yang masih manual parsial konvensional serta situasi emergensi dan kontijensi," tutur Bakharuddin.

Selain itu, Senior General Manager Jasa Marga Metropolitan Regional, Widiyatmiko Nursejati menjelaskan kepadatan juga melanda ruas tol. Ia menambahkan, Jasa Marga memiliki 36 konsesi jalan tol yang mencakup 1.736 km dan mengoperasikan 1.264 km jalan tol.

Mayoritas jaringan tol Jasa Marga berada di Pulau Jawa, termasuk wilayah Jabodetabek yang mencatat volume lalu lintas harian tertinggi. Data menunjukkan bahwa 71 persen dari total lalu lintas harian Jasa Marga Group berasal dari wilayah Jabodetabek, dengan angka mencapai 2,50 juta kendaraan per hari.

"Ruas Dalam Kota memiliki total LHR tertinggi dengan 543 ribu kendaraan/hari, ruas Japek 448 ribu kendaraan/hari, dan Jagorawi 420 ribu kendaraan/hari," jelas dia.

Solusi untuk mengatasi kepadatan di jalan tol dapat dilakukan dengan berbagai cara,diantaranya peningkatan kapasitas, optimasi teknologi, integrasi jaringan jalan tol dan antar moda, serta koordinasi lintas sektoral.

Sementara itu, Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan lalu lintas dan kurangnya penegakan hukum sebagai penyebab utama kesemrawutan.

Edison mengusulkan, evaluasi kebijakan seperti ganjil-genap, serta penguatan operasi lalu lintas seperti Operasi Zebra dan Operasi Simpatik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

"Ironisnya, ada rasa kebanggaan saat mengumumkan hasil operasi yang jumlah pelanggarnya terus meningkat. Padahal, semestinya ada evaluasi, mengapa kegiatan yang dilakukan secara rutin tetapi tidak atau kurang memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan kesadaran tertib lalu lintas masyarakat," tutupnya.