Pramono Anung Minta OJK Kawal Ketat Rencana IPO Bank DKI

Jakarta, MI - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, angkat bicara terkait potensi pencatatan saham perdana (initial public offering/IPO) PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta (Bank DKI). 

Pernyataan tersebut disampaikan Pramono dalam acara pengukuhan Edwin Nurhadi sebagai Kepala Kantor OJK Jabodebek menggantikan Roberto Akyuwen. 

Dalam kesempatan itu, ia menegaskan pentingnya kolaborasi erat antara Pemprov DKI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ia juga berharap, OJK Jabodebek dapat menjalankan fungsi pengawasan dan advisory secara optimal, termasuk dalam mengawal rencana IPO Bank DKI dan pengembangan sistem keuangan daerah yang sehat dan inklusif.

“Secara khusus, saya mendoakan kepada Pak Edwin dan jajaran mudah-mudahan membawa kebaikan, keberhasilan di Jakarta ini karena memang tantangan ekonomi yang sedang terjadi. Kita tahu bersama tidak sedang baik-baik saja, jadi ini menjadi tantangan yang cukup menantang bagi kita semua,” bebernya, sebagaimana dikutip dari siaran pers, Jumat (18/4/2025).

Selain mengawasi Bank DKI, Kantor OJK Jabodebek juga memiliki tanggung jawab pengawasan terhadap 125 Bank Perekonomian Rakyat (BPR), 16 BPR Syariah, serta menjalankan fungsi koordinasi dengan Kantor OJK Provinsi Banten.  

Sebagai pusat perekonomian nasional, wilayah Jabodebek tercatat mengelola lebih dari separuh aset lembaga jasa keuangan nasional.

Kantor OJK Jabodebek juga menjalankan peran strategis dalam literasi dan inklusi keuangan, pelindungan konsumen, komunikasi publik, serta koordinasi analisis ekonomi dan keuangan regional. 

Diharapkan, kantor OJK Jabodebek menjadi andalan dalam menerjemahkan kebijakan OJK di daerah serta memperkuat peran sektor jasa keuangan di wilayah terkait, termasuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Edwin Nurhadi Resmi jadi Kepala OJK Jabodebek 

OJK resmi mengukuhkan Edwin Nurhadi sebagai Kepala Kantor OJK Jabodebek pada Kamis (17/4/2025). Acara pelantikan berlangsung di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, dan turut dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, jajaran pimpinan OJK, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta dan pimpinan industri jasa keuangan wilayah Jabodebek. 

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menekankan pentingnya peran Kantor OJK Daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan OJK di tingkat regional. 

Mahendra menegaskan bahwa bertambahnya kompleksitas tugas OJK pasca disahkannya UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menuntut peningkatan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di tingkat daerah.

“Kebijakan dan program strategis OJK hanya akan berhasil apabila dijalankan melalui kolaborasi yang erat dengan pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan seluruh elemen masyarakat,” terangnya.