Program Bantuan Beras Berpotensi Dihentikan Tahun Depan

Jakarta, MI - Masyarakat penerima bantuan pangan beras perlu bersiap menghadapi perubahan kebijakan pada tahun depan. Pemerintah kemungkinan akan menghentikan program bantuan pangan beras mulai 2026.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan, pemerintah tetap akan memberikan bantuan pangan, tetapi dalam bentuk subsidi beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) mulai tahun depan.

"Bantuan pangan tahun depan (2026), sepertinya mungkin tidak ada. Yang ada adalah beras SPHP," kata Arief dalam RDP dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025).

Arief mengungkapkan, penghentian program bantuan pangan beras tak lepas dari keterbatasan anggaran Bapanas. Pada 2026, lembaganya hanya mendapatkan alokasi Rp233,2 miliar.

Dalam kesempatan itu, ia pun mengajukan tambahan anggaran Rp22,53 triliun untuk Bapanas. Usulan tambahan anggaran itu salah satunya untuk penyaluran bantuan pangan beras senilai Rp20,46 triliun.

Bantuan beras 10 kilogram (kg) itu rencananya bakal disalurkan kepada 18 juta penerima selama enam bulan di 2026.

"Dengan demikian, total kebutuhan anggaran 2026 menjadi Rp22,76 triliun ... Tentunya kami berharap memperoleh dukungan dari Ibu Pimpinan (Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto) dan seluruh anggota Komisi IV," kata Arief.

Dalam rapat tersebut, Arief juga melaporkan realisasi bantuan pangan sudah mencapai 361 ribu ton alias 98,79 persen per 28 Agustus 2025. Jumlah anggaran yang digunakan untuk menyalurkan bantuan beras tersebut adalah Rp4,91 triliun.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto menekankan bahwa DPR baru mendengar usulan tambahan anggaran dan belum memberikan persetujuan resmi untuk penambahan dana Bapanas pada tahun depan.

Program bantuan beras 10 kg per keluarga ini merupakan program pemerintah yang diluncurkan di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Mengacu keterangan resmi di situs Bapanas, bantuan itu pertama kali disalurkan sejak 2023 dan berlanjut di 2024 serta 2025.