Kelangkaan BBM Nonsubsidi di SPBU Swasta, Yulian Gunhar: Pemerintah Jangan Ciptakan Ketidakpastian Iklim Investasi

Jakarta, MI - Anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar, menyoroti kelangkaan BBM nonsubsidi di SPBU swasta yang belakangan marak terjadi. Ia menegaskan, persoalan ini harus segera ditangani serius oleh pemerintah karena dampaknya tidak hanya mengganggu pelayanan publik, tetapi juga berpotensi merusak iklim investasi.

“Sejak izin impor BBM diubah dari satu tahun menjadi enam bulan, ditambah kewajiban laporan tiga bulanan, SPBU swasta makin sulit mengelola stoknya. Akibatnya pasokan sering tersendat bahkan kosong,” ujar Gunhar di Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan, kebijakan yang diambil Kementerian ESDM harus mempertimbangkan ketersediaan BBM, iklim investasi, yang berujung pada nasib para pekerja. 

“Jangan sampai kepentingan publik, iklim investasi menjadi korban dari kebijakan yang kurang antisipatif. Apalagi sampai berdampak pada terjadinya PHK,” tegasnya.

Gunhar juga menyoroti kebijakan Menteri ESDM yang meminta SPBU swasta membeli stok dari PT Pertamina (Persero). Menurutnya, langkah itu malah berpotensi menggerus keuntungan mereka, yang tidak baik bagi keberlangsungan investasi.

"Saat ini pemain swasta di sektor BBM hanya ada Shell, BP-AKR, Vivo, dan Exxon Mobil. Dengan jumlah SPBU sekitar 450, atau sekitar 5 persen dari jumlah SPBU Pertamina. Kehadiran mereka turut membuka lapangan kerja, dan membuat pelayanan Pertamina lebih kompetitif," katanya.

Lebih lanjut, Gunhar mengingatkan pentingnya iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Indonesia, kata dia, butuh investasi hingga US$650 miliar untuk mencapai target pertumbuhan 8% di era pemerintahan Prabowo Subianto.

“Target itu mustahil tercapai kalau pemerintah sendiri mengirim sinyal negatif kepada investor,” paparnya.

Gunhar menegaskan, deregulasi harus menjadi prioritas agar investasi tumbuh dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Kita mendukung penuh kebijakan presiden Prabowo untuk meraih pertumbuhan ekonomi 8%. Untuk itu pemerintah harus serius memperbaiki iklim usaha, aturan harus dipermudah, bukan dipersulit,” pungkasnya.