Purbaya Gantikan Sri Mulyani, Misbakhun: Stabilitas Ekonomi Indonesia Masih Terjaga

Jakarta, MI – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membawa harapan baru bagi arah perekonomian Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Diskusi Ruang PPIP di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Menurut Misbakhun, penunjukan Purbaya oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi momen penting, terutama untuk menjawab keraguan publik apakah stabilitas ekonomi Indonesia bisa tetap terjaga tanpa Sri Mulyani.

“Sejak lama ada persepsi bahwa jika Menkeu bukan Sri Mulyani, maka pasar akan terguncang, IHSG jatuh, dan rupiah melemah. Pak Purbaya hadir untuk membuktikan hipotesis itu salah,” ujar Misbakhun.

Ia menambahkan, dalam beberapa hari sejak dilantik, Purbaya berhasil menunjukkan langkah positif. IHSG sempat menembus level 8.000, rupiah stabil, dan pasar surat utang merespons positif tanpa gejolak berarti.

Misbakhun menekankan, tugas utama Purbaya adalah menerjemahkan visi dan misi Presiden Prabowo ke dalam kebijakan fiskal. Apalagi, APBN 2025 sudah disusun sejak era Sri Mulyani, sehingga Purbaya harus mampu menyesuaikan desain ekonomi tanpa mengganggu stabilitas yang ada.

“Pak Presiden ingin APBN menjadi instrumen kedaulatan ekonomi yang benar-benar memprioritaskan kesejahteraan rakyat,” kata Misbakhun.

Salah satu tantangan terbesar ke depan adalah mencapai target APBN zero defisit. Misbakhun menilai, hal ini sulit terwujud jika tax ratio Indonesia masih rendah, yaitu di bawah 10 persen.

“Kalau tax ratio rendah, penerimaan pajak juga rendah. Artinya, defisit akan ditutup lewat utang, sementara beban bunga surat utang sudah mencapai Rp800 triliun per tahun,” jelasnya.

Misbakhun juga menyoroti tingginya bunga surat utang Indonesia yang mencapai 6–7 persen, jauh lebih tinggi dibanding negara-negara ASEAN seperti Malaysia (sekitar 1 persen), Thailand (2 persen), dan Filipina (3 persen).

Terkait kebijakan pemerintah yang menempatkan Rp200 triliun di bank umum mitra pemerintah, Misbakhun memastikan langkah tersebut memiliki dasar hukum yang jelas. Penempatan dana tersebut diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU APBN Nomor 62 Tahun 2024.

“Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi kelangkaan likuiditas di pasar, khususnya di bank-bank BUMN atau Himbara,” ujarnya.

Ia menjelaskan, rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan saat ini berada di kisaran 86 persen, bahkan beberapa bank sudah mencapai 92 persen. Injeksi dana diharapkan memperkuat likuiditas perbankan dan berdampak positif pada pasar modal.

“Kita lihat efeknya, harga saham bank Himbara menguat dan IHSG ikut terkoreksi positif,” tambahnya.

Misbakhun menegaskan, sebagai Menkeu, Purbaya tidak hanya berperan di sektor fiskal tetapi juga memegang tanggung jawab di sektor moneter. Sesuai UU P2SK, Menkeu berperan sebagai koordinator Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang beranggotakan Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua LPS.

“Pak Purbaya harus bisa merumuskan desain ekonomi yang selaras dengan visi Presiden Prabowo, termasuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional,” tegasnya.

Misbakhun optimistis Purbaya mampu menghadapi tantangan tersebut, namun menekankan pentingnya komunikasi yang jelas kepada publik mengenai arah kebijakan fiskal Indonesia.

“Harapan saya, pilihan Presiden Prabowo tepat dan Pak Purbaya bisa membawa ekonomi Indonesia menuju kemandirian dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.