BUMN Ngadu ke DPR, Purbaya: Saya Bukan Juru Bayar!

Jakarta, MI - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak terima dengan anggapan dirinya hanya berperan sebagai “juru bayar” bagi BUMN. Penegasan itu disampaikan setelah sejumlah perusahaan pelat merah mengadukannya ke Komisi XI DPR.

Menurut Purbaya, seharusnya para pimpinan BUMN langsung berkomunikasi dengannya, bukan mengadu ke DPR. Ia menegaskan bahwa perannya jauh lebih strategis dari sekadar pencair dana.

"Saya bukan juru bayar saja. Saya akan masuk, saya akan lihat mereka jalankan apa enggak proyek-proyek yang diusulkan. Kalau enggak, kita potong uangnya. Saya kan pengawas, saya ganti saja dirutnya," ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2025).

Purbaya menjelaskan terkait tagihan subsidi dan kompensasi PLN serta Pertamina pada 2024. Ia menegaskan, Kementerian Keuangan sudah melunasi seluruh kewajiban tersebut tahun lalu.

Ia mengingatkan, ada jeda waktu beberapa bulan karena proses audit serta verifikasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun, pembayaran tak mungkin molor hingga tahun berikutnya.

Namun, Purbaya berjanji memangkas proses tersebut menjadi satu bulan saja. Ia menjelaskan pernah bekerja di sektor swasta sehingga paham cost of capital perusahaan bengkak imbas lamanya pembayaran tagihan tersebut.

"Mestinya Danantara harus lebih cerdas lagi. Ketika mood saya seperti itu, langsung dia ngadap saya, minta apa? Ini kan enggak, dia ngadap Anda (DPR RI) langsung. Padahal sama saya teman, saya pengawas Danantara, awas besok. Kenapa mereka enggak ke saya?" tutur Purbaya.

"Pada dasarnya, begitu masuk akal, kita akan ini (proses) secepatnya. Memastikan bahwa program PSO (public service obligation) kami tidak mengganggu cash flow dari Pertamina, PLN, dan lain-lain. Tapi nanti saya lihat, kalau enggak untung juga, awas! Kalau sudah cost diturunkan, jangan main-main mereka," sambungnya.

Sejak dilantik sebagai Menteri Keuangan pada Senin (8/9/2025), Purbaya sudah mulai menelaah sejumlah proposal proyek yang diajukan ke Kemenkeu. Salah satunya berasal dari Danantara.

Namun, ia menilai proposal dari Danantara masih belum memiliki arah yang jelas. Padahal, menurutnya, Kemenkeu siap mendukung pembiayaan bagi proyek yang mampu menciptakan efisiensi nyata.

Sebagai contoh, Purbaya menyebut diskusinya bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Presiden Prabowo Subianto pekan lalu. Dalam pertemuan itu, muncul gagasan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk menggantikan sumber pasokan listrik saat ini.

"Investasinya (PLTS) cukup besar, mungkin sekitar US$75 miliar kalau jadi. Tapi pada waktu diskusi pertama saya melihat cost-nya masih tinggi, 9 cent dolar per kwh. Saya bilang, kalau gitu sih subsidinya nambah. Mereka sedang berusaha terus dan kemarin sudah ada berita bagus, pada saat sekarang harganya bisa 6 cent dolar per kwh," jelasnya.

"Saya bilang, kalau itu betul, matangkan! Kita kalau perlu PMN (penyertaan modal negara), PMN. Karena pada akhirnya akan hilang subsidi yang terlalu besar untuk listrik. Jadi, kita enggak diam saja," pungkas Purbaya.