Bobby Nasution Bantah Menkeu: Dana Sumut Tidak Mengendap Rp3,1 Triliun

Jakarta, MI - Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, membantah pernyataan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menyebut dana Pemprov Sumut mengendap hingga Rp3,1 triliun di bank.

Bobby menegaskan, saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemprov Sumut saat ini hanya mencapai Rp990 miliar, jauh di bawah angka yang disebut Menkeu.

"RKUD (Rekening Kas Uang Daerah) kita cuma satu, ya itu ada di Bank Sumut, hari ini saldonya sebesar Rp 990 miliar," ujar Bobby Nasution, Selasa (21/10/2025).

Meski demikian, Bobby menegaskan akan mengecek ulang perbedaan data yang disampaikan Pemerintah Pusat. "Nanti coba kita lihat lagi, apakah ada salah input atau seperti apa yang disampaikan Pak Menteri. Tapi yang jelas, RKUD kita terbuka untuk umum, dan saat ini tercatat Rp990 miliar," katanya.

Bobby menambahkan, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut sejauh ini berjalan baik, dengan target pencapaian hingga akhir 2025 sekitar 90 persen.

"Realisasinya dari P-APBD kemarin setelah perubahan mudah-mudahan bisa di angka 90-an persen," ucapnya.

Dana Rp990 miliar tersebut menurut Bobby belum terserap karena masih ada sejumlah pekerjaan yang belum dibayarkan. "itu pun memang untuk pembayaran beberapa kegiatan dan juga karena P-APBD. Realisasi kita inginkan segera, yang mana sudah bisa dilaksanakan, dikerjakan, kita kerjakan, yang sudah selesai segera kita bayarkan," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti besarnya dana pemerintah daerah yang masih mengendap di bank. Berdasarkan data Kementerian Keuangan per 15 Oktober 2025, total dana menganggur mencapai Rp 234 triliun hingga akhir September 2025.

Dalam data itu, Provinsi Sumatera Utara disebut berada di posisi ke-8 dengan simpanan Rp 3,1 triliun, sedangkan posisi tertinggi ditempati DKI Jakarta dengan Rp 14,6 triliun.

Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per 15 Oktober 2025 menunjukkan, angka tersebut merupakan akumulasi simpanan daerah hingga akhir September 2025.

Menurut Purbaya, besarnya dana yang menganggur di daerah bukan disebabkan kekurangan anggaran, melainkan karena lambatnya realisasi belanja APBD.

"Pemerintah pusat sudah menyalurkan dana ke daerah dengan cepat. Sekali lagi, (untuk) memastikan uang itu benar-benar bekerja untuk rakyat," tutur Purbaya dalam acara Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Purbaya menambahkan, rendahnya serapan anggaran membuat simpanan dana pemerintah daerah di bank terus menumpuk.

"Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang pemda yang menganggur di bank sampai Rp 234 triliun. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi," ungkapnya.