Mentan Ungkap Motif di Balik Impor Beras Ilegal 250 Ton

Jakarta, MI - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap motif di balik aksi sejumlah oknum yang mengimpor 250 ton beras ilegal dari Thailand. Ia menyebut, aksi itu dilakukan demi meraup keuntungan pribadi di tengah upaya pemerintah mendorong swasembada pangan dan menghentikan impor beras.

Amran menjelaskan, harga beras global saat ini tengah merosot tajam. Harga yang sebelumnya berada di kisaran US$650 per ton, kini hanya US$340 per ton. 

“Hampir separuh. Kenapa? Karena Indonesia tidak impor. Jadi Indonesia membuat harga pangan dunia negara lain murah. Kenapa? Impor kita 2 tahun berturut-turut 7 juta ton. Tiba-tiba kita hentikan impor,” ungkap Amran ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (24/11/2025). 

Selain itu, Amran mengungkap bahwa oknum tersebut bahkan mencoba melobi pemerintah agar Indonesia kembali membuka keran impor beras dari negara tetangga. Ia menyebut upaya lobi itu juga pernah disampaikan Presiden Prabowo Subianto untuk mengimpor beras. Namun, RI sudah bertekad untuk swasembada beras. 

Amran kembali menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengimpor beras tahun ini karena produksi dalam negeri sudah mencukupi. Target produksi beras yang semula dipatok 32 juta ton justru terlampaui, dengan realisasi mencapai 34,7 juta ton.

“Apa sih artinya kalau 250 ton [beras impor ilegal]? Itu hanya mengganggu secara politik. Itu 250 ton enggak ada artinya. Kecil banget. Cuma mengganggu saja. Sedangkan kita 1 liter pun enggak boleh masuk di Indonesia,” tutur Amran. 

Di sisi lain, Amran menjelaskan bahwa penyelundupan 250 ton beras ilegal dari Thailand dilakukan dengan memanfaatkan kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) Sabang. Meski wilayah tersebut memiliki aturan khusus terkait perdagangan internasional, tetapi tetap harus sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto menyebut siapa pun yang terlibat dalam impor beras ilegal tersebut akan ditindak tegas. 

“Jadi siapapun itu yang masukin mau coba-coba impor beras, kami minta supaya ditindak secara hukum ya. Karena ini sudah kebijaksanaan pemerintah, tidak ada impor dan kita sudah swasembada. Jadi jangan coba-coba macam-macam,” tegasnya.

Amran juga sebelumnya menyatakan telah berkoordinasi dengan Perum Bulog, Kementerian Perdagangan, hingga aparat penegak hukum, sehingga bisa menyatakan impor yang dilakukan tersebut ilegal.

"Kami khawatir ini, kenapa kami langsung umumkan supaya jangan ada yang melakukan hal serupa. Ini hari libur kami langsung rapat," katanya.

Lebih jauh, Amran menjelaskan bahwa beras ilegal tersebut telah masuk ke Sabang dan disimpan di sebuah gudang milik PT Multazam Sabang Group. Gudang itu kini telah disegel oleh aparat.

"Saat ini kita, beras kita, stok kita tertinggi, tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Ini dengan berbagai dalilnya, berbagai teori pembenaran," ujar Amran.

"Hari ini kami sampaikan bahwa [beras] itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya," katanya.

Amran juga mengungkapkan bahwa perusahaan swasta itu sebenarnya sempat mengajukan rekomendasi impor kepada Kementerian Pertanian. Namun, dalam rapat koordinasi di Jakarta, baik Kementan maupun Bappenas menyatakan penolakan. 

"Ada yang menarik, rapatnya di Jakarta, minta rakor, belum ada persetujuan. Kami tanya Dirjen, kami tanya Deputi Bappenas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan," jelas Amran.