Jakarta, MI - Pemerintah terus berupaya memperluas akses energi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam rapat terbatas di Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mempercepat implementasi energi bersih dan terbarukan.
Salah satu langkah yang didorong adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan listrik di sekolah-sekolah dan desa-desa.
"Dalam rapat tersebut pemerintah membahas rencana pengembangan PLTS hingga kapasitas sekitar 100 gigawatt sebagai bagian dari penguatan energi baru dan terbarukan di Indonesia," ujar dia dalam keterangan resminya, Jumat (6/3/2026).
Untuk mempercepat proses tersebut, Presiden Prabowo juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Transisi Energi dan menunjuk Bahlil sebagai ketuanya. Satgas ini dibentuk untuk memastikan program transisi energi berjalan lebih cepat sekaligus membantu menekan beban subsidi energi.
Menurut Bahlil, peralihan dari pembangkit listrik berbahan bakar diesel seperti Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) ke PLTS akan meningkatkan efisiensi biaya listrik nasional.
Selain mengurangi subsidi, langkah ini juga mendukung percepatan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.
Kementerian ESDM juga mendorong pemanfaatan PLTS untuk mempercepat program elektrifikasi, khususnya di pulau-pulau terpencil dan daerah yang sulit dijangkau jaringan listrik.
Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas akses energi dan meningkatkan kualitas pelayanan listrik bagi masyarakat.
Selain pengembangan PLTS, Presiden Prabowo juga meminta percepatan program konversi sepeda motor berbahan bakar fosil menjadi sepeda motor listrik. Pemerintah menargetkan konversi sekitar 120 juta sepeda motor secara bertahap dalam waktu 3 hingga 4 tahun ke depan.
Bahlil menyebutkan, Presiden Prabowo ingin program tersebut segera direalisasikan agar transisi energi dapat berjalan lebih cepat sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
“Presiden berharap implementasinya bisa dilakukan segera. Targetnya maksimal tiga sampai empat tahun, bahkan kalau bisa lebih cepat,” ujar Bahlil.
