Purbaya Lantik 1.585 Pejabat Kemenkeu, Tegaskan Fiskal Negara Kunci Stabilitas Ekonomi

Jakarta, MI - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik 1.585 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam sebuah prosesi yang digelar di Jakarta pada Selasa (10/3/2026).

Dari total pejabat yang dilantik, sebanyak 44 orang merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II. 

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar kegiatan administratif. Menurutnya, jabatan di Kementerian Keuangan memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan negara. 

"Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab sebagaimana mestinya, semoga allah SWT Tuhan yang Maha Esa bersama kita," ujar Purbaya dalam acara pelantikan di lingkungan Kemenkeu, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Purbaya menekankan kondisi fiskal negara menjadi kunci bagi stabilitas ekonomi, kelangsungan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

"Jadi kalo kita gagal menjaga fiskal negara yg dirugikan buka Kementerian saja tapi yg dirugikan adalah rakyat. dan kalo nggak beres nanti NKRI nya bisa renggang," kata dia. 

Menurut Purbaya, pengelolaan fiskal yang baik akan menopang stabilitas ekonomi, mendukung pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Sebaliknya, pengelolaan fiskal yang buruk akan berdampak luas. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh Kementerian Keuangan, tetapi juga masyarakat. Purbaya juga mengingatkan peran Kementerian Keuangan sebagai salah satu pilar utama stabilitas negara.

"Jadi Anda semua jadi garda depan untuk menjaga NKRI, kadang2 sebagian dari kita nggak sadar, jadi Kemenkeu itu butuhnya tonggak utama dari negara ini. Karena itu saya selalu bilang jabatan di kementerian keuangan adalah jabatan yang menyangkut uang rakyat dan uang rakyat harus dijaga dengan disiplin dan integritas," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, sebanyak 44 pejabat pimpinan tinggi pratama atau setara eselon II resmi dilantik. Beberapa pejabat berasal dari Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.