Menkeu Waspadai Penutupan Selat Hormuz Ganggu Ekonomi Melalui 3 Jalur Utama Ini

 

Jakarta, MI - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan potensi dampak serius terhadap perekonomian Indonesia jika terjadi penutupan Selat Hormuz.

Menurut Purbaya, penutupan salah satu jalur utama perdagangan energi dunia tersebut berpotensi mengganggu pasokan energi global dan memicu lonjakan harga komoditas, terutama minyak. 

Lalu dapat juga dapat meningkatkan ketidakpastian di pasar keuangan global.

"Ketidakpastian ini tercermin dari meningkatnya sentimen risk-off di pasar global, yang terlihat dari volatilitas tinggi di berbagai indeks pasar, pergeseran dana ke aset safe haven, penguatan dolar AS, serta kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun," kata Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Purbaya menjelaskan, gejolak global tersebut dapat memengaruhi perekonomian Indonesia melalui beberapa jalur utama, yakni:

1. Jalur Perdagangan

Kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan beban impor migas Indonesia. Kondisi ini dapat menekan surplus neraca perdagangan dan berdampak pada neraca pembayaran.

2. Jalur Pasar Keuangan

Meningkatnya ketidakpastian global berisiko memicu arus keluar modal (capital outflow) dari pasar domestik. Dampaknya bisa menekan pasar saham, obligasi, serta nilai tukar rupiah, sekaligus meningkatkan biaya pendanaan (cost of fund).

3. Jalur Fiskal

Dari sisi fiskal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan tetap berperan sebagai shock absorber di tengah tekanan global. Namun pemerintah juga harus mengantisipasi potensi kenaikan belanja subsidi energi dan peningkatan beban bunga utang.

Ada Potensi Windfall dari Komoditas

Meski berpotensi menekan ekonomi, Purbaya menyebut situasi tersebut juga dapat memberikan peluang tambahan penerimaan negara.

Kenaikan harga komoditas global bisa menghasilkan windfall profit dari ekspor komoditas unggulan Indonesia seperti:

• Batu bara
• Crude palm oil (CPO)
• Nikel

Pemerintah, lanjut Purbaya, akan terus memantau perkembangan situasi global secara ketat.

“Pemerintah memastikan instrumen APBN bekerja secara responsif dan tetap menjaga kebijakan fiskal secara prudent agar stabilitas ekonomi serta daya beli masyarakat tetap terjaga,” pungkas dia.