Rencana Ambil Alih PNM, Menkeu Sudah Lapor Presiden

Jakarta, MI - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa ia telah melaporkan rencananya untuk mengambil alih PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (PNM) kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Saya sudah lapor juga ke Pak Presiden, tapi belum diputuskan, ya. Dia (Presiden) bilang ya hitung saja, kalau bagus kenapa tidak," ujar Purbaya kepada wartawan di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Untuk menilai potensi keuangan dari pemindahan PNM ke bawah Kementerian Keuangan, Purbaya menyebut bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Hingga saat ini, proses perhitungan masih berlangsung.

Namun, Purbaya menegaskan bahwa wacana tersebut masih berupa opsi dan masih memungkinkan untuk batal. Menurutnya, pemerintah bersama Danantara Indonesia akan mengambil keputusan yang terbaik untuk negara.

"Kami sudah hitung terus dengan Pak Rosan (CEO Danantara Indonesia), apa langkah yang terbaik buat negara, buat penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat), dan kredit UMKM (usaha mikro kecil dan menengah)," jelasnya.

Rencana ini sebelumnya diungkapkan Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (4/2/2026). Ia ingin anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia, yaitu PNM, beralih ke bawah naungan Kementerian Keuangan.

Usulan Purbaya itu mempertimbangkan efektivitas penyaluran KUR bagi UMKM serta mengoptimalkan subsidi bunga.

Menurut Menkeu, Kementerian Keuangan setiap tahun mengalokasikan anggaran hingga Rp40 triliun untuk membayar subsidi bunga KUR. Jika PNM langsung berada di bawah kementeriannya, ia yakin dana tersebut bisa dikelola menjadi modal kerja yang lebih produktif.

Selain itu, Purbaya menilai pengambilalihan PNM merupakan opsi yang paling efisien. Pasalnya, PNM sudah memiliki sumber daya manusia yang cukup memadai dalam pendampingan nasabah mikro.

Dengan pertimbangan itu, ia menilai opsi ini lebih menguntungkan dibandingkan membentuk special mission vehicle (SMV) baru di bawah Kementerian Keuangan.