Mulai 1 April, ASN WFH Tiap Jumat, Swasta Juga Didorong Terapkan

Jakarta, MI - Pemerintah resmi menetapkan kebijakan work from home (WFH) secara nasional mulai 1 April 2026. Kebijakan ini berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) dan juga dianjurkan untuk diikuti oleh sektor swasta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa langkah ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk merespons tekanan global sekaligus mendorong pola kerja yang lebih efisien dan berbasis digital.

"Kebijakan ini bertujuan menciptakan budaya kerja yang lebih produktif, hemat energi, dan adaptif terhadap perubahan global," kata dia dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring, Selasa (31/3/2026).

Dalam pelaksanaannya, ASN di instansi pusat dan daerah diwajibkan bekerja dari rumah satu hari dalam seminggu, yakni setiap hari Jumat. Aturan teknisnya akan diatur melalui surat edaran dari Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri.

Sementara itu, perusahaan swasta juga didorong untuk menerapkan kebijakan serupa, dengan penyesuaian sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing sektor usaha.

Namun, kebijakan WFH tidak berlaku untuk sektor layanan publik dan sektor esensial. Bidang seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, serta sektor strategis seperti industri, energi, air, pangan, transportasi, logistik, dan keuangan tetap bekerja normal dari kantor atau lapangan.

Untuk sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar dari tingkat dasar hingga menengah tetap dilakukan secara tatap muka seperti biasa, tanpa perubahan jadwal.

Selain WFH, pemerintah juga mendorong efisiensi mobilitas. Penggunaan kendaraan dinas dibatasi hingga 50%, perjalanan dinas dalam negeri dipangkas hingga 50%, dan perjalanan luar negeri hingga 70%. Masyarakat juga diimbau untuk lebih hemat energi dan mengurangi mobilitas yang tidak perlu.

Airlangga menegaskan, kondisi ekonomi Indonesia saat ini tetap stabil dengan fundamental yang kuat. Pemerintah juga memastikan stok BBM nasional dalam kondisi aman.

"Kebijakan WFH ini akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan, dan pemerintah akan menyesuaikan langkah selanjutnya sesuai perkembangan situasi global," pungkas dia.