Jakarta, MI - Wacana mempailitkan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) dinilai tidak hanya menghadapi pertimbangan ekonomi, tetapi juga kepentingan politik yang kuat di baliknya.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menyebut secara ekonomi Garuda Indonesia sebenarnya sudah layak dipailitkan. Hal ini mengingat maskapai tersebut terus merugi selama sekitar satu dekade dan bergantung pada suntikan dana negara.
Namun, dari sisi politik, keputusan tersebut dinilai sulit diambil.
"Garuda Indonesia dianggap memiliki nilai historis sebagai maskapai nasional, sehingga pemerintah cenderung berhati-hati untuk membubarkannya, meskipun kerugian terus berulang setiap tahunnya, selama 10 tahun belakangan ini," ujar Trubus kepada Monitorindonesia.com, Jumat (3/4/2026).
Asal tahu saja, Garuda Indonesia mengalami kerugian USD319,39 juta atau setara Rp5,4 triliun pada tahun 2025. Angka itu naik tajam dari porsi rugi USD69,77 juta di 2024.
Menurut Trubus, persoalan utama tidak hanya pada kinerja keuangan, tetapi juga pada tata kelola perusahaan yang sarat intervensi politik.
Ia menilai, sejak lama posisi direksi di BUMN kerap diisi melalui dukungan politik, bukan sepenuhnya berdasarkan profesionalisme.
Kondisi tersebut dinilai menjadi akar masalah yang membuat perusahaan sulit dikelola secara sehat. Intervensi politik disebut berdampak pada rendahnya efisiensi, lemahnya pengawasan, hingga munculnya praktik korupsi.
Akibatnya, setiap kali perusahaan mengalami kerugian, solusi yang diambil cenderung sama, yaitu suntikan dana dari negara. Namun, langkah ini dinilai tidak menyelesaikan masalah mendasar karena tidak diiringi perbaikan tata kelola.
Fenomena serupa juga disebut tidak hanya terjadi di Garuda Indonesia, tetapi juga di sejumlah perusahaan-perusahaan BUMN lain, seperti PT Pertamina (Persero).
Dengan kondisi tersebut, Trubus menilai selama intervensi politik masih kuat, langkah-langkah rasional secara ekonomi, termasuk opsi pailit akan sulit direalisasikan, meskipun secara finansial atau nilai ekonomi dinilai perlu dilakukan pelaksanaan kepailitan Garuda Indonesia.
