Pertahankan Garuda Tanpa Reformasi, Ekonom: Jadi Beban Jangka Panjang Negara

Jakarta, MI - Upaya mempertahankan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) dinilai berpotensi menjadi beban jangka panjang bagi keuangan negara jika tidak diikuti perubahan mendasar.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M. Rizal Taufikurahman menilai kinerja Garuda dalam satu dekade terakhir menunjukkan masalah yang berulang, bukan sekadar dampak kondisi ekonomi.

Sebagaimana diketahui, Garuda Indonesia selama 10 tahun terakhir beberapa kali mengalami kerugian yang berulang. Bahkan pada 2025, rugi bersihnya mencapai USD319,39 juta atau sekitar Rp5,4 triliun, melonjak tajam dibanding rugi USD69,77 juta di 2024.

Menurut Rizal, persoalan utama tidak hanya berasal dari tingginya biaya operasional, tetapi juga ketidakmampuan perusahaan beradaptasi di tengah persaingan industri penerbangan yang semakin ketat dan sensitif terhadap harga.

"Dalam kondisi tersebut, suntikan dana negara yang terus dilakukan dinilai hanya menunda masalah. Tanpa perbaikan pada tata kelola dan struktur biaya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan akar persoalan yang ada," ujar Rizal kepada Monitorindonesia.com, Jumat (3/4/2026).

Ia juga mengingatkan adanya risiko moral hazard. Ketergantungan pada dana talangan membuat manajemen tidak terdorong untuk lebih disiplin dalam mengelola perusahaan.

Dari sisi fiskal, mempertahankan Garuda Indonesia tanpa reformasi dinilai tidak efisien. Anggaran negara yang digunakan berpotensi mengurangi ruang belanja untuk sektor lain yang lebih produktif.

Rizal menambahkan, negara pada akhirnya ikut menanggung risiko bisnis yang seharusnya menjadi tanggung jawab korporasi, sementara manfaat ekonominya belum sebanding.

Sebagai perbandingan, ia menyinggung pengalaman Merpati Nusantara Airlines yang pernah dipailitkan pada 2023, karena tidak lagi memiliki kelayakan ekonomi.

Menurutnya, tanpa transformasi besar, baik dari sisi model bisnis, efisiensi operasional, maupun tata kelola upaya mempertahankan Garuda Indonesia, justru berpotensi memperbesar beban fiskal dalam jangka panjang.

Dia menilai opsi penyesuaian skala usaha hingga pengurangan bisnis perlu mulai dipertimbangkan secara serius. 

Pemerintah juga diingatkan untuk tidak terjebak pada anggapan bahwa semua BUMN harus diselamatkan tanpa dasar ekonomi yang kuat.

"Yang dipertaruhkan bukan hanya keberlangsungan Garuda, tetapi juga kredibilitas kebijakan fiskal negara," pungkas dia.