Jakarta, MI - Kinerja bisnis PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) dalam satu dekade terakhir dinilai membutuhkan langkah reformasi besar-besaran agar bisa keluar dari tekanan keuangan yang terus berulang.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M. Rizal Taufikurahman menilai kinerja Garuda Indonesia bukan sekadar terdampak siklus ekonomi, melainkan mencerminkan kegagalan model bisnis yang terjadi berulang kali.
Asal tahu saja, Garuda Indonesia selama 10 tahun terakhir beberapa kali mengalami kerugian yang berulang. Bahkan pada 2025, rugi bersihnya mencapai USD319,39 juta atau sekitar Rp5,4 triliun, melonjak tajam dibanding rugi USD69,77 juta di 2024.
Menurutnya, persoalan utama tidak hanya terletak pada tingginya biaya operasional, tetapi juga ketidakmampuan Garuda Indonesia melakukan penyesuaian strategi di tengah persaingan industri penerbangan yang semakin ketat dan sensitif terhadap harga.
"Dalam kondisi tersebut, suntikan dana negara yang terus diberikan kepada Garuda Indonesia dinilai hanya menjadi solusi sementara. Tanpa perbaikan mendasar pada tata kelola dan struktur biaya, langkah tersebut justru berisiko menunda penyelesaian masalah," kata dia kepada Monitorindonesia.com, seperti diberitakan Minggu (5/4/2026).
Rizal juga menyoroti potensi munculnya moral hazard, di mana manajemen tidak terdorong untuk lebih disiplin karena adanya harapan akan penyelamatan dari pemerintah.
Dari sisi fiskal, mempertahankan Garuda Indonesia tanpa reformasi dinilai tidak efisien dan berpotensi mengurangi ruang anggaran untuk sektor lain yang lebih produktif.
Negara pada akhirnya menanggung risiko bisnis yang seharusnya menjadi tanggung jawab korporasi, sementara manfaat ekonominya dinilai belum sebanding.
Sebagai pembanding, ia menyinggung kasus Merpati Nusantara Airlines, yang pernah dihentikan operasinya pada 2023 ketika tidak lagi memiliki kelayakan ekonomi.
"Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya memiliki opsi untuk mengambil keputusan tegas untuk Garuda Indonesia," jelas dia.
Rizal menegaskan, tanpa transformasi menyeluruh, baik dari sisi model bisnis, efisiensi operasional, maupun tata kelola, tantangan yang dihadapi Garuda Indonesia akan semakin berat dan target perbaikan sulit tercapai.
Ia bahkan menyebut opsi ekstrem seperti pengurangan skala usaha secara besar-besaran hingga exit parsial perlu mulai dipertimbangkan secara serius.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh terjebak pada anggapan bahwa semua BUMN harus diselamatkan tanpa dasar ekonomi yang kuat.
Pasalnya, yang dipertaruhkan bukan hanya kelangsungan Garuda Indonesia, tetapi juga kredibilitas kebijakan fiskal negara dalam jangka panjang.
