Jakarta, MI - Kinerja bisnis PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) yang terus tertekan dalam satu dekade terakhir mendorong munculnya wacana langkah restrukturisasi yang lebih tegas. Salah satu opsi yang mulai disorot adalah pengurangan skala usaha secara besar-besaran (downsizing) hingga kemungkinan exit parsial.
Sepanjang 10 tahun terakhir, Garuda Indonesia tercatat mengalami kerugian berulang. Bahkan pada 2025, rugi bersihnya mencapai USD319,39 juta atau sekitar Rp5,4 triliun, melonjak tajam dibandingkan rugi USD69,77 juta pada 2024.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance, M. Rizal Taufikurahman menilai persoalan yang dihadapi Garuda bukan sekadar dampak siklus bisnis, melainkan kegagalan model usaha yang terjadi berulang kali.
"Untuk itu, perlu ada transformasi atau restrukturisasi yang lebih tegas, karena kerugian Garuda Indnonesia selama ini. Salah satu opsinya bisa downsizing drastis hingga exit parsial seharusnya mulai dipertimbangkan dengan serius," ujar dia kepada Monitorindonesia.com, seperti diberitakan Minggu (5/4/2026).
Menurutnya, tingginya biaya operasional serta ketidakmampuan beradaptasi dengan pasar penerbangan yang semakin kompetitif dan sensitif terhadap harga membuat posisi Garuda Indonesia semakin tertekan.
Dalam kondisi tersebut, suntikan dana dari negara dinilai hanya menjadi solusi jangka pendek. Tanpa perubahan mendasar pada model bisnis dan tata kelola, langkah itu justru berisiko menunda penyelesaian masalah.
Ia juga mengingatkan adanya potensi moral hazard, di mana manajemen tidak terdorong untuk melakukan efisiensi karena adanya harapan akan penyelamatan dari pemerintah.
Dari sisi fiskal, mempertahankan Garuda tanpa reformasi dinilai tidak efisien dan berpotensi mengurangi ruang anggaran untuk sektor lain yang lebih produktif.
"Negara pada akhirnya menanggung risiko bisnis yang seharusnya berada di ranah korporasi," jelas dia.
Sebagai pembanding, Rizal menyinggung kasus Merpati Nusantara Airlines yang dihentikan operasinya pada 2023 saat tidak lagi memiliki kelayakan ekonomi, sebagai bukti bahwa keputusan tegas bisa diambil.
Karena itu, ia menilai opsi ekstrem seperti downsizing signifikan hingga exit parsial perlu mulai dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah.
"Tanpa transformasi fundamental dalam model bisnis, efisiensi operasional, dan tata kelola, mempertahankan Garuda berisiko menjadi beban jangka panjang bagi keuangan negara," ungkap dia.
Dia menambahkan, pemerintah tidak boleh terjebak pada anggapan bahwa semua BUMN harus diselamatkan tanpa dasar ekonomi yang kuat. Pasalnya, yang dipertaruhkan bukan hanya keberlangsungan perusahaan, tetapi juga kredibilitas kebijakan fiskal nasional.
