Jakarta, MI - Anggota Komisi VI DPR RI, Nasril Bahar menyatakan, maskapai PT Garuda Indonesia Airways sudah tak layak lagi dipertahankan dan segera dipailitkan.
"Sudah seharusnya dipailitkan karena sudah tidak menguntungkan dari sisi bisnis walaupun sudah disuntik oleh negara," kata Nasril Bahar saat dihubungi oleh monitorindonesia.com, Minggu (5/4/2026).
Salah satu alasan Garuda Indonesia dipailitkan adalah adalah banyak biaya yang harus ditanggung oleh Garuda Indonesia, sementara dunia penerbangan makin lesu.
"Salah satu yang menyebabkan kerugian adalah rute luar negeri. Jadi rute luar negeri yang tidak menguntungkan harus dipangkas, biaya-biaya korporasi yang selalu membebani, anak perusahaan Garuda Indonesia yang menjadi beban harus diamputasi, kan masih anak-anak perusahaan yang membebankan," kata politisi PAN itu.
Ditambahkannya, saat ini dimanapun di dunia, maskapai milik negara tidak ada yang untung.
"Di dunia manapun, maskapai negara tidak ada yang untung. Tapi sebagai simbol eksistensi di dalam dan penghubung negara adalah maskapai, bagaimanapun harus dipertahankan," katanya.
Salah satu langkah yang bisa membangkitkan Garuda Indonesia adalah dengan subsidi silang dengan Citilink. Citilink dinilai maskapai yang menguntungkan.
"Untuk bisnis, Garuda Indonesia memang susah bangkit, tapi bisa subsidi silang dengan Citilink," saran Nasril Bahar.
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) berpotensi dipailitkan karena terus menjadi beban keuangan negara.
Menurutnya, secara ekonomi langkah tersebut dinilai realistis, mengingat Garuda Indonesia mengalami kerugian selama satu dekade terakhir dan terus bergantung pada suntikan dana dari negara.
Seperti diketahui, rugi Garuda Indonesia di tahun 2025 saja mencapai USD319,19 juta atau setara Rp5,4 triliun, melonjak tajam dibandibanding rugi USD69,77 juta di 2024.
Bahkan, Trubus membandingkan kondisi Garuda Indonesia ini hampir sama nasibnya dengan Merpati Airlines yang akhirnya berhenti beroperasi di tahun 2022.
Pada saat itu, pemerintah menyerah dan lebih mempailitkan (bangkrut) Merpati Airlines berdasarkan PP No 8 Tahun 2023 yang diteken presiden Jokowi pada 20 Februari 2023. Keputusan pailit diambil setelah pengadilan niaga memutuskan Merpati pailit pada 2 Juni 2022 akibat utang yang mencapai Rp10,8 triliun dan kegagalan restrukturisasi.
"Kalau dari sisi ekonomi, seharusnya bisa dipailitkan karena sudah terlalu lama merugi dan terus disubsidi," kata dia kepada Monitorindonesia.com, Jumat (3/4/2026).
Namun, dari sisi politik, dia menilai langkah tersebut sulit dilakukan. Garuda Indonesia dianggap memiliki nilai historis sebagai simbol negara, sehingga pemerintah dinilai tidak akan mudah mengambil keputusan untuk membubarkannya.
Trubus juga mengkritik pengelolaan BUMN yang dinilai belum optimal. Dia menilai suntikan dana yang terus diberikan tidak memberikan hasil signifikan, bahkan berpotensi hilang tanpa perbaikan kinerja yang jelas.
Lebih jauh, dia menyoroti persoalan utama BUMN terletak pada tata kelola yang masih dipengaruhi kepentingan politik.
Penunjukan direksi, menurutnya, kerap tidak lepas dari dukungan partai politik (parpol), sehingga berdampak pada profesionalisme pengelolaan perusahaan.
Kondisi ini dinilai membuka ruang terjadinya praktik korupsi dan inefisiensi, yang pada akhirnya merugikan perusahaan dan negara.
Dia menyebut, selama intervensi politik masih kuat, berbagai persoalan di BUMN akan terus berulang, tidak hanya di Garuda Indonesia saja, tetapi juga di perusahaan lain seperti PT Pertamina (Persero) maupun perusahaan BUMN lainnya, baik yang besar, sedang maupun kecil.
Trubus menegaskan, perbaikan tata kelola dan pengurangan intervensi politik menjadi kunci, agar perusahaan-perusahaan BUMN bisa lebih sehat dan tidak terus membebani keuangan negara.
