Jakarta, MI - Maskapai nasional PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) dinilai membutuhkan transformasi besar-besaran agar tidak terus membebani keuangan negara. Pembenahan itu dinilai harus menyentuh model bisnis, efisiensi operasional, hingga tata kelola perusahaan.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufikurahman, menilai kinerja Garuda dalam 10 tahun terakhir menunjukkan persoalan yang bersifat struktural, bukan sekadar tekanan bisnis sementara.
Bayangkan saja, Garuda tetap menelan pil pahit rugi bersih sebesar USD319,39 juta atau sekitar Rp5,4 triliun di tahun 2025, angka itu melonjak tajam dibanding rugi USD69,77 juta di 2024.
Menurut Rizal, persoalan utama Garuda bukan hanya tingginya biaya operasional, tetapi juga belum optimalnya strategi bisnis di tengah persaingan industri penerbangan yang semakin ketat dan sensitif terhadap harga.
Ia menegaskan, suntikan dana negara tanpa reformasi mendasar hanya akan menunda persoalan dan berisiko menciptakan moral hazard. Dalam kondisi seperti itu, manajemen dinilai tidak terdorong untuk lebih disiplin dalam menjalankan perbaikan.
“Garuda perlu transformasi menyeluruh, mulai dari model bisnis, efisiensi biaya, sampai tata kelola. Tanpa itu, target perbaikan sulit tercapai,” ujar Rizal Rizal kepada Monitorindonesia.com, seperti diberitakan Jumat (10/4/2026).
Dari sisi fiskal, Rizal menilai mempertahankan Garuda tanpa pembenahan serius justru berpotensi mengganggu alokasi anggaran untuk sektor yang lebih produktif. Negara pun pada akhirnya menanggung risiko bisnis yang seharusnya menjadi tanggung jawab korporasi.
Ia juga menyinggung pengalaman Merpati Nusantara Airlines sebagai pelajaran bahwa pemerintah perlu berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang sudah tidak lagi layak secara ekonomi.
Lanjut dia mengatakan, jika transformasi fundamental tidak segera dilakukan, Garuda berpotensi menjadi beban fiskal jangka panjang.
Bahkan, opsi penyesuaian skala usaha secara drastis hingga pengurangan bisnis tertentu dinilai perlu mulai dibahas secara terbuka.
Rizal menekankan, pemerintah tidak boleh semata mempertahankan Garuda Indonesia karena alasan simbolis.
"Yang perlu dijaga, bukan hanya keberlangsungan maskapai, tetapi juga kredibilitas kebijakan fiskal nasional," tukas Rizal.
