Prabowo: Rp31,3 Triliun Uang Negara Terselamatkan untuk Rakyat

Jakarta, MI - Presiden Prabowo Subianto menegaskan penyelamatan keuangan negara dan penguasaan kembali aset strategis telah memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Prabowo saat acara penyerahan denda administratif dan penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta.

Prabowo mengatakan, dalam satu setengah tahun terakhir pemerintah berhasil menyelamatkan uang negara senilai Rp31,3 triliun. Dana tersebut, menurutnya, bisa digunakan untuk program-program yang langsung dirasakan rakyat.

“Total uang tunai yang berhasil kita selamatkan sampai hari ini Rp31,3 triliun. Ini angka yang sangat besar,” ujar Prabowo dalam keterangan resminya dikutip dari laman Setpres.

Menurut Presiden, dana sebesar itu dapat dimanfaatkan untuk mempercepat perbaikan sekolah yang selama ini terbengkalai.

Ia mencontohkan, tahun lalu pemerintah baru mampu memperbaiki 17.000 sekolah. Dengan tambahan dana hasil penyelamatan tersebut, jumlah sekolah yang diperbaiki bisa meningkat signifikan.

Selain pendidikan, Prabowo menilai dana itu juga bisa dipakai untuk memperluas program renovasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kalau digunakan untuk renovasi rumah rakyat miskin, bisa memperbaiki lebih dari 500 ribu rumah dan memberi manfaat bagi sekitar 2 juta warga,” katanya.

Tak hanya uang tunai, Prabowo juga menyebut Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) berhasil mengambil alih kembali aset negara berupa kawasan hutan senilai sekitar Rp370 triliun.

Nilai aset itu setara hampir 10 persen dari total APBN yang mencapai sekitar Rp3.700 triliun.

Prabowo menilai, aset sebesar itu sangat strategis untuk mempercepat pembangunan nasional, mulai dari memperbaiki sekolah, membangun fasilitas digital pendidikan, memperbaiki sanitasi, hingga membangun ribuan jembatan desa.

Dia menegaskan, setiap rupiah dan aset negara yang berhasil diselamatkan harus dikembalikan untuk kepentingan rakyat, bukan dibiarkan bocor atau dikuasai pihak yang tidak bertanggung jawab.