Jakarta, MI - Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai USD437,9 miliar pada Februari 2026, naik dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar USD434,9 miliar.
Kepala Departemen Komunikasi BI, Anton Pitono menyebutkan, meskipun naik, posisi utang ini masih dalam kondisi yang terjaga. Secara tahunan, ULN tumbuh 2,5%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Januari yang sebesar 1,7%.
"Kenaikan utang ini terutama berasal dari sektor publik, khususnya bank sentral. Hal ini dipicu oleh masuknya dana asing ke instrumen moneter seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Sementara itu, utang dari sektor swasta justru mengalami penurunan," ucap Anton dalam keterangan resminya, Rabu (15/4/2026).
Dia menyebut, untuk utang pemerintah, nilainya mencapai USD215,9 miliar atau tumbuh 5,5% secara tahunan. Namun, pertumbuhan ini sedikit melambat dibandingkan bulan sebelumnya.
"Penurunan ini dipengaruhi oleh berkurangnya penerbitan surat utang," ungkap dia.
Dana dari utang pemerintah, bilang dia, sebagian besar digunakan untuk berbagai sektor penting, seperti layanan kesehatan dan kegiatan sosial, administrasi pemerintahan dan pertahanan, pendidikan, konstruksi, serta transportasi dan pergudangan.
"Menariknya, hampir seluruh utang pemerintah merupakan utang jangka panjang, dengan porsi mencapai hampir 100%," jelas dia.
Di sisi lain, utang luar negeri swasta tercatat sebesar USD193,7 miliar dan justru mengalami penurunan 0,7% secara tahunan. Penurunan ini terjadi baik pada perusahaan keuangan maupun non-keuangan.
Jika dilihat dari sektor, utang swasta paling banyak berasal dari industri pengolahan, sektor keuangan dan asuransi, energi (listrik dan gas), serta pertambangan.
Secara keseluruhan, kenaikan utang luar negeri Indonesia lebih banyak didorong oleh masuknya dana asing ke instrumen Bank Indonesia, sementara sektor swasta cenderung mulai mengurangi pinjaman dari luar negeri.
"BI dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," pungkas dia.
