OJK Dituding Intervensi Bank Demi Program Pemerintah, Kredit Terancam jadi Alat Politik!

Jakarta, MI – Rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perbankan membiayai program prioritas pemerintah lewat revisi aturan Rencana Bisnis Bank (RBB) menuai kritik keras.

Kebijakan itu dinilai berpotensi menyeret bank keluar dari fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi dan menjadikannya alat kepentingan negara.

Sorotan tajam datang dari Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Badiul Hadi. Ia menilai langkah OJK bisa dikategorikan sebagai bentuk intervensi terselubung terhadap industri perbankan.

“Ketika regulator mulai memberi sinyal kuat, bahkan implisit wajib terhadap sektor atau program tertentu, ini bisa dikategorikan sebagai intervensi. Tidak selalu berupa perintah eksplisit, tetapi cukup kuat untuk memengaruhi keputusan bank,” tegas Badiul kepada Monitorindonesia.com, Senin (20/4/2026).

Menurutnya, bank semestinya menyalurkan kredit berdasarkan manajemen risiko dan pertimbangan bisnis, bukan tekanan kebijakan. Jika arah pembiayaan dipaksa masuk ke proyek tertentu, maka alokasi kredit terancam menyimpang dari prinsip kelayakan usaha.

Ia mengingatkan, kredit bisa mengalir bukan karena debitur sehat dan layak dibiayai, melainkan karena dorongan regulator. Kondisi ini dinilai berbahaya bagi stabilitas industri keuangan.

Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), kata dia, memang memiliki nilai sosial tinggi. Namun, tidak semua proyek tersebut memenuhi standar bankable dalam perspektif perbankan.

Risiko yang mengintai pun tidak kecil: mulai dari mismatch risiko, moral hazard, hingga lonjakan kredit bermasalah (NPL) jika proyek gagal menghasilkan arus kas. Tanpa skema penjaminan atau subsidi bunga yang jelas, beban justru bisa ditanggung bank.

Lebih jauh, Badiul menilai ada potensi pengalihan beban fiskal secara diam-diam ke sektor keuangan. Menurutnya, jika program pemerintah tidak sepenuhnya dibiayai APBN lalu dibebankan ke bank, maka publik kehilangan transparansi anggaran.

“Kalau memang program publik, seharusnya dibiayai melalui instrumen fiskal yang jelas, bukan tekanan ke kredit perbankan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa campur tangan berlebihan terhadap bisnis bank dapat merusak disiplin pasar. Investor bisa kehilangan kepercayaan jika arah portofolio perbankan ditentukan kepentingan politik jangka pendek, bukan kalkulasi ekonomi yang sehat.

Saat ini OJK memang tengah menyiapkan rancangan POJK baru soal RBB. Dalam beleid tersebut, industri perbankan diarahkan ikut mendukung sejumlah program prioritas pemerintah seperti MBG, 3 Juta Rumah, hingga KDMP, serta mendorong pembiayaan UMKM.

Kritik pun mengeras: apakah regulator sedang menjaga stabilitas keuangan, atau justru mengubah bank menjadi mesin pembiayaan agenda politik?