Rp6,65 T ke Garuda Gelap Gulita! IAW Bongkar Danantara: Ini Investasi atau Talangan Terselubung?

Jakarta, MI – Suntikan dana jumbo Rp6,65 triliun dari Danantara kepada PT Garuda Indonesia kembali disorot tajam.

Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, menilai kebijakan tersebut menyisakan terlalu banyak tanda tanya dan berpotensi menjadi bom waktu tata kelola keuangan negara.

Menurut IAW, publik hanya diberi tahu bahwa dana tersebut berbentuk pinjaman pemegang saham untuk kebutuhan perawatan armada atau maintenance, repair and overhaul (MRO).

Namun hingga kini, aspek paling mendasar justru tidak pernah dibuka ke publik: berapa bunga pinjaman, berapa tenor, apa jaminannya, bagaimana mekanisme pengembalian, serta apa strategi keluar Danantara jika Garuda kembali kolaps.

“Ini bukan sekadar soal angka. Ini soal kejujuran tata kelola. Kalau mengaku sovereign wealth fund modern, maka parameter investasi wajib dibuka. Kalau semua gelap, publik berhak curiga,” tegas Iskandar kepada Monitorindonesia.com, Senin (20/4/2026).

IAW menegaskan pihaknya tidak menuduh adanya korupsi ataupun pelanggaran hukum secara langsung. Namun keputusan menyalurkan dana triliunan rupiah kepada perusahaan yang punya rekam jejak krisis, restrukturisasi utang, dan ketergantungan pada penyangga negara dinilai sebagai langkah berisiko tinggi bila dilakukan tanpa transparansi penuh.

Garuda sendiri bukan perusahaan biasa. Maskapai pelat merah itu pernah dihantam masalah laporan keuangan, terpukul pandemi, mencatat ekuitas negatif, hingga diselamatkan melalui restrukturisasi besar-besaran dan suntikan PMN Rp7,5 triliun. Karena itu, IAW menilai Garuda belum sepenuhnya sehat, melainkan masih berjalan dengan “tongkat negara”.

Dari sisi hukum, IAW menyoroti prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Jika keputusan strategis sebesar itu tidak dibarengi keterbukaan parameter investasi, maka publik tidak bisa mengukur apakah kebijakan tersebut efisien, layak, atau justru berisiko merugikan negara di masa depan.

“Jangan buru-buru bicara korupsi. Tapi jangan juga pura-pura semuanya baik-baik saja. Jika suatu saat gagal bayar terjadi, pertanyaannya akan berubah: ini kebijakan profesional atau kelalaian berat?” ujar Iskandar.

IAW juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera turun tangan melakukan audit kinerja atas keputusan Danantara. Audit itu dinilai penting untuk menguji apakah pinjaman didahului studi kelayakan, apakah bunga sepadan dengan risiko, dan apakah terdapat konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.

Tak hanya itu, DPR diminta memanggil Danantara dalam rapat terbuka dan memaksa penjelasan rinci soal skema pinjaman Rp6,65 triliun tersebut. Jika tetap tertutup, menurut IAW, publik berhak menilai ada sesuatu yang sengaja disembunyikan.

IAW membandingkan kondisi ini dengan sovereign wealth fund negara lain seperti Temasek Holdings dan Khazanah Nasional yang dinilai jauh lebih terbuka saat menyelamatkan maskapai nasional mereka. Di sana, skema pendanaan, risiko, hak investor, hingga target pengembalian dipaparkan secara jelas kepada publik.

“Garuda adalah ujian bagi Danantara. Dan sejauh ini, Danantara belum lulus. Bukan karena terbukti korup, tetapi karena memilih gelap dalam mengelola uang publik. Dan ketertutupan adalah pintu masuk paling berbahaya menuju skandal,” tutup Iskandar.