Purbaya Buka Suara soal Rencana Pajak Marketplace, Ini Tujuannya

Jakarta, MI - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa rencana perluasan basis pajak, termasuk wacana penerapan pajak pada marketplace, tidak semata-mata bertujuan meningkatkan penerimaan negara. Menurutnya, kebijakan ini lebih diarahkan untuk menciptakan persaingan yang adil antara pedagang konvensional dan pelaku usaha di platform digital.

Ia menjelaskan, dorongan untuk mengatur ekosistem belanja online justru banyak datang dari pedagang pasar tradisional yang merasa sulit bersaing, baik dari harga maupun kemudahan layanan di platform digital.

“Permintaannya bukan dari masyarakat, bukan dari pedagang pasar, bukan itu kan. Dia minta di treat supaya yang di pasar tradisional bisa bersaing. Itu antara lain yang saya pikirkan utamanya bukan mau dapetin income aja karena orang-orang kalau saya ke pasar itu mereka bilang, Pak, kami kalah sama online. Gini, aturlah Pak,” ujar Purbaya kepada awak media di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Meski demikian, Purbaya memastikan pemerintah tidak akan gegabah dalam menerapkan kebijakan tersebut. Ia menegaskan, pemerintah akan memantau kondisi daya beli masyarakat secara cermat, terutama setelah berakhirnya kuartal kedua tahun ini. 

Jika kebijakan itu berpotensi menekan konsumsi, maka langkah tersebut akan dipertimbangkan kembali.

Purbaya juga menegaskan bahwa penataan pajak akan dilakukan secara terukur tanpa mematikan ekosistem digital yang sudah berkembang pesat.

“Tujuannya itu. Supaya yang di pasar tradisional bisa hidup, bersaing, tapi yang ini juga gak mati, gitu. Jadi saya gak akan cekek. Lu suka beli online gak? Gua juga online belinya,” kata dia.

Menanggapi keraguan soal komitmennya yang sebelumnya menyatakan tidak akan menambah beban pajak sebelum ekonomi tumbuh 6 persen, Purbaya menjelaskan bahwa langkah yang diambil saat ini bukanlah penambahan pajak baru.

Ia menekankan, fokus kebijakan justru pada perbaikan sistem agar tidak terjadi kebocoran. Dengan begitu, kewajiban pajak bisa dipenuhi tanpa harus membebani masyarakat dengan aturan baru.

“Nah, itu kan bukan berarti saya bilang menggunakan pajak kan. Saya kan pastikan yang harus saya bayar, bayar. Orang pajaknya nggak bocor, nggak main-main jadi nggak bocor. Itu. Ini kan belum sempurna,” pungkasnya.